KABAR ACEH CO – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kota Banda Aceh telah mengamankan ratusan barang milik pedagang kaki lima (PKL) dalam rangkaian penertiban di sejumlah kawasan kota hingga Senin, 9 November 2026. Penertiban menyasar pedagang yang menggunakan fasilitas umum dan menempatkan perlengkapan usaha di lokasi yang tidak semestinya.
Barang yang diamankan antara lain rak dagangan, kursi, meja kayu, terpal, serta berbagai perlengkapan dan barang dagangan lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan ketentuan tentang ketertiban umum sekaligus menjaga agar fasilitas publik tetap dapat digunakan masyarakat.
Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal, S.STP., M.Si., melalui Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, Mansur, S.HI., mengatakan penertiban merupakan bagian dari pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
“Jumlah barang yang telah kami amankan mencapai ratusan, mulai dari rak jualan, kursi, meja kayu, terpal hingga berbagai barang dagangan lainnya. Penertiban ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan memastikan fasilitas publik dapat digunakan sebagaimana mestinya,” ujar Mansur.
Tiga kawasan menjadi lokasi penertiban
Mansur menyebutkan, barang-barang tersebut berasal dari sejumlah titik di wilayah Kota Banda Aceh. Lokasi yang menjadi perhatian petugas antara lain Jalan T. Imuem Lueng Bata, Jalan T. Nyak Arief di kawasan Simpang Mesra, serta Jalan Sultan Iskandar Muda.
Menurut Mansur, penertiban tidak dilakukan secara tiba-tiba. Satpol PP WH lebih dahulu menjalankan tahapan pembinaan dan memberikan peringatan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas umum tidak sesuai ketentuan.
Tahapan itu dimulai dari teguran lisan hingga penyampaian surat teguran. Apabila peringatan tidak diindahkan, petugas kemudian mengambil tindakan penertiban sesuai aturan yang berlaku.
“Kami tidak serta-merta melakukan penertiban. Sebelumnya sudah ada tahapan yang kami lakukan, mulai dari teguran lisan hingga surat teguran. Namun, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka petugas harus mengambil tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mansur.
PKL diminta tidak menggunakan fasilitas umum sembarangan
Satpol PP WH memastikan penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain menjaga ketertiban, langkah ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih, nyaman, dan tertata.
Mansur mengimbau para pedagang agar memperhatikan lokasi berjualan serta tidak meletakkan barang dagangan dan perlengkapan usaha secara sembarangan. Badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya tidak semestinya digunakan dengan cara yang mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami mengimbau kepada seluruh pedagang agar tidak menempatkan barang-barang dagangan secara sembarangan hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Fasilitas umum merupakan hak bersama yang harus kita jaga dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan hak pengguna jalan lainnya,” tegasnya.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh menjaga fungsi ruang publik. Di sisi lain, kepatuhan pedagang terhadap aturan juga diperlukan agar kegiatan usaha dapat berlangsung tanpa mengganggu hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum.
Satpol PP WH berharap kesadaran para pelaku usaha untuk menjaga ketertiban semakin meningkat, sehingga kawasan kota tetap bersih, nyaman, dan tertata. [Adv]
