BANDA ACEH - Rapat Paripurna di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Rabu, 11 Maret 2026, berubah menjadi panggung kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran daerah. Dalam forum yang digelar di Banda Aceh itu, anggota DPRA dari Fraksi Partai NasDem, Martini, melontarkan pernyataan keras terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta kinerja lembaga legislatif yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Di hadapan forum paripurna, Martini mengingatkan bahwa lembaga legislatif merupakan institusi yang memiliki marwah sebagai wakil rakyat. Karena itu, ia menegaskan bahwa DPRA tidak boleh digunakan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.
“DPR ini lembaga yang bermarwah. DPR ini yang mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPR ini adalah perwakilan rakyat. Bukan justru DPR ini lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Martini, posisi DPRA sebagai lembaga perwakilan menuntut integritas tinggi dari setiap anggotanya. Para legislator yang duduk di parlemen Aceh merupakan wakil masyarakat yang dipilih melalui proses demokrasi oleh jutaan warga Aceh.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran daerah harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan pada kelompok tertentu.
“Lembaga DPRA ini adalah lembaga yang terhormat. Harapan saya jangan ada isu-isu negatif tentang lembaga ini. Karena di dalam lembaga ini adalah anggota DPR terpilih yang dipilih oleh masyarakat lima juta lebih,” katanya.
Martini menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBA sejatinya adalah uang rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Kritik Martini tidak berhenti pada persoalan tata kelola anggaran. Ia juga menyoroti minimnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Menurut dia, hingga kini belum terlihat langkah nyata dari lembaga legislatif untuk membantu para korban yang masih bertahan di lokasi pengungsian.
Ia menggambarkan kontras antara kondisi para korban bencana dengan situasi para pejabat yang bekerja di ruang nyaman.
“Bagaimana tentang kebutuhan sehari-hari masyarakat kita? Hari ini kita duduk di ruang ber-AC pimpinan. Bagaimana masyarakat kita hari ini di bawah tenda, mereka makan seadanya,” katanya.
Kondisi tersebut, menurut Martini, seharusnya menjadi pengingat bagi setiap anggota dewan terhadap sumpah jabatan yang telah diucapkan saat dilantik. Sumpah itu menegaskan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Ia juga mengkritik adanya persepsi bahwa lembaga legislatif dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan tertentu. Persepsi semacam itu, kata dia, justru memunculkan berbagai isu negatif terhadap citra lembaga DPRA.
“Tapi yang kita lihat, ada yang merasa ini lembaga milik pribadi dan ada yang merasa ini milik kelompok. Ini yang memunculkan isu-isu negatif di luar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Martini kembali menegaskan bahwa APBA harus dipahami sebagai uang rakyat yang wajib dikelola secara bertanggung jawab.
“Harapan kita, APBA adalah uang rakyat, bukan uang warisan pejabat,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Martini, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai ASN juga merupakan bagian dari masyarakat Aceh yang terdampak kondisi ekonomi dan bencana yang terjadi di berbagai daerah.
“ASN ini adalah masyarakat Aceh yang hari ini mereka juga terdampak daripada musibah banjir dan longsor. Apabila ada pemotongan sebesar 16 persen ini akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kita,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Martini menegaskan komitmen DPR Aceh untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat agar kebijakan anggaran yang diambil pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Ke depan, kami sebagai anggota DPR Aceh menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Aceh yang mengelola anggaran, agar berpihak kepada masyarakat,” kata Martini menutup pernyataannya.
