LHOKSEUMAWE - Upacara itu berlangsung tertib di halaman Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Senin pagi, 27 April 2026. Barisan aparatur sipil negara berdiri rapi, sementara pimpinan daerah mengambil posisi di depan. Momentum yang diperingati: Hari Otonomi Daerah ke-XXX.
Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, memimpin langsung jalannya upacara. Di hadapan para kepala organisasi perangkat daerah dan ASN, ia membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Apa yang diperingati bukan sekadar seremoni tahunan. Hari Otonomi Daerah dimaksudkan sebagai titik refleksi tentang sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, menegaskan satu hal: daerah dituntut mandiri, tetapi tetap berjalan dalam irama kebijakan nasional. Di sinilah persoalan klasik sering muncul—antara kewenangan lokal dan kebutuhan sinkronisasi pusat.
Dalam amanatnya, Tito menekankan pentingnya kolaborasi antarlevel pemerintahan. Indonesia, dengan keragaman potensi daerahnya, tak bisa bergerak sendiri-sendiri. Tanpa koordinasi yang rapi, pembangunan berisiko berjalan timpang.
Prioritas yang disebut pun tak jauh dari agenda besar negara: ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik menjadi tuntutan yang tak bisa ditunda.
Bagaimana pelaksanaannya di tingkat daerah? Itu pertanyaan yang kerap menggantung.
Sayuti Abubakar, dalam sambutannya, mencoba menarik garis ke konteks lokal. Ia menekankan bahwa otonomi daerah harus diterjemahkan dalam kerja nyata, bukan sekadar kewenangan di atas kertas. “Pelayanan publik harus cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Namun, seperti banyak agenda reformasi lainnya, tantangan terbesar ada pada kapasitas. Sumber daya manusia aparatur, kemampuan fiskal daerah, hingga tata kelola kelembagaan menjadi faktor penentu. Tanpa itu, otonomi bisa berubah menjadi beban, bukan peluang.
Upacara pagi itu pun berakhir seperti biasanya—tertib, khidmat, dan penuh pesan normatif. Tapi di balik itu, tersimpan pekerjaan rumah yang tak sederhana: bagaimana menjadikan otonomi benar-benar bermakna bagi masyarakat, bukan sekadar jargon dalam peringatan tahunan.
