BANDA ACEH - Di tengah upaya pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh mendorong langkah cepat untuk mengurai hambatan di lapangan. Dari Banda Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta kebijakan penggunaan barcode dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) dihapus sementara.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Menurut Fadhlullah, kebijakan barcode saat ini justru menghambat operasional alat berat yang bekerja dalam proses rehabilitasi infrastruktur, terutama menjelang bulan Ramadan hingga Idulfitri.
Dalam rapat bersama pimpinan MPR RI dan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Fadhlullah mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak pusat telah dilakukan, termasuk dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
“Kami sudah berkomunikasi agar peniadaan barcode dilakukan sementara,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Bagi Pemerintah Aceh, kondisi saat ini masih tergolong khusus. Sejumlah wilayah masih dalam status tanggap darurat akibat bencana hidrometeorologi yang melanda dalam beberapa waktu terakhir.
Empat daerah—Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah—masih membutuhkan percepatan penanganan. Di wilayah-wilayah ini, alat berat bekerja hampir tanpa henti untuk membuka akses, membersihkan material, dan memperbaiki infrastruktur.
Namun di lapangan, kendala justru muncul dari distribusi BBM. Sistem barcode dinilai membatasi akses pembelian bahan bakar, sehingga alat berat kesulitan beroperasi optimal.
“Alat-alat berat kami kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Antrean bisa sampai 3–4 kilometer,” kata Fadhlullah.
Situasi tersebut dinilai berpotensi memperlambat proses pemulihan. Padahal, percepatan menjadi kunci agar aktivitas masyarakat segera kembali normal, terlebih menjelang momentum keagamaan yang biasanya meningkatkan mobilitas.
Permintaan Pemerintah Aceh mendapat respons positif. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian telah membahas persoalan ini dan sepakat untuk memperjuangkannya di tingkat pusat.
“Kami akan dorong agar kebijakan ini bisa ditiadakan sementara,” ujar Ahmad Muzani.
Menurutnya, pembatasan BBM melalui sistem barcode tidak relevan dalam situasi darurat. Alat berat yang beroperasi selama 24 jam membutuhkan pasokan bahan bakar yang cukup dan tanpa hambatan administratif.
Dengan pelonggaran kebijakan tersebut, diharapkan proses rehabilitasi infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Bagi Pemerintah Aceh, langkah ini bukan sekadar soal teknis distribusi BBM. Ia menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan tanpa hambatan berarti.
Di tengah masa transisi dari darurat menuju pemulihan, setiap kebijakan menjadi penentu kecepatan bangkitnya daerah. Dan bagi Aceh, akses energi untuk alat berat adalah salah satu kunci penting dalam membuka kembali jalan menuju normalitas. [Adv]
