BANDA ACEH - Langit siang di Banda Aceh masih menyisakan jejak panjang bencana yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah upaya yang terus berjalan, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memilih menegaskan satu hal: percepatan.
Dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 4 Februari 2026, Fadhlullah menyampaikan langsung kebutuhan mendesak masyarakat terdampak banjir dan longsor yang telah berlangsung lebih dari dua bulan.
Di hadapan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan jajaran pimpinan lainnya, ia memaparkan kondisi terkini. Data Pemerintah Aceh mencatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian. Sebagian telah kembali ke rumah, sebagian lain bertahan di hunian sementara.
Namun bagi Fadhlullah, angka itu bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan kebutuhan riil yang harus segera dijawab.
“Kami harap penyaluran bantuan, terutama dari Kementerian Sosial, dapat dipercepat. Mulai dari jatah hidup (jadup), bantuan perabotan, hingga dukungan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Momentum waktu menjadi krusial. Ia berharap bantuan dapat terealisasi sebelum tradisi meugang dan memasuki bulan Ramadhan, saat kebutuhan masyarakat meningkat signifikan.
Selain bantuan sosial, Fadhlullah juga menyoroti sektor ekonomi produktif yang terdampak, khususnya pertanian. Sawah dan kebun warga, yang menjadi sumber penghidupan utama, membutuhkan perhatian cepat agar roda ekonomi kembali berputar.
Tak hanya itu, ia turut mendorong percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat. Baginya, bantuan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh juga mengajukan skema strategis. Sebanyak 500 ribu warga yang selama ini ditanggung melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), diharapkan dapat dialihkan pembiayaannya ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Kami berharap dengan dukungan pusat, beban daerah dapat berkurang sehingga fokus penanganan bencana bisa lebih maksimal,” kata Fadhlullah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa sejak pembentukan satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan. Pemerintahan, layanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi perlahan kembali berjalan.
Meski demikian, pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh. Tito menekankan bahwa percepatan bantuan berbasis data menjadi kunci utama.
“Data yang valid sangat penting agar penyaluran tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Muzani menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal kebutuhan Aceh di tingkat pusat. Ia menyebut seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Aceh telah diteruskan kepada Presiden.
“Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujarnya.
Muzani juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah usulan, mulai dari penghapusan sementara barcode BBM hingga pengalihan pembiayaan JKA ke APBN. Termasuk upaya mencari solusi atas kebutuhan sapi meugang bagi masyarakat Aceh.
Sebagai bentuk dukungan konkret, rombongan MPR RI menyerahkan 15 ribu paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan ibadah untuk masyarakat terdampak.
Di tengah dinamika pemulihan, pertemuan itu menjadi penegas bahwa kolaborasi pusat dan daerah tetap menjadi kunci. Bagi Pemerintah Aceh, percepatan bukan lagi pilihan—melainkan keharusan, agar masyarakat dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupannya. [Adv]
