BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mulai mengakselerasi langkah pembangunan tahun anggaran 2026. Fokusnya jelas: mempercepat realisasi program prioritas, memastikan belanja daerah berdampak langsung, dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Arah itu ditegaskan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Percepatan APBA 2026 bersama para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di P2K, Selasa, 24 Februari 2026.
Dalam forum yang berlangsung tertutup namun strategis itu, Nasir menekankan bahwa disiplin dalam perencanaan dan eksekusi anggaran menjadi kunci utama. Ia mengingatkan, keterlambatan realisasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berimplikasi langsung terhadap laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program harus terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Tidak boleh ada kegiatan yang berjalan tanpa dampak yang jelas,” ujar Nasir.
Pesan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Aceh ingin keluar dari pola lama yang kerap terjebak pada serapan anggaran di akhir tahun. Tahun 2026, pemerintah menargetkan ritme belanja yang lebih progresif sejak awal, agar perputaran ekonomi daerah dapat bergerak lebih cepat.
Selain percepatan, sinkronisasi menjadi isu yang tak kalah penting. Nasir meminta seluruh SKPA memperkuat koordinasi, baik antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah kabupaten/kota. Tanpa sinergi, program pembangunan berisiko berjalan parsial dan tidak efektif.
Usai Rapim, agenda Pemerintah Aceh berlanjut dengan dimensi yang lebih luas: memperkuat jejaring dengan pemerintah pusat. Sekda Aceh bersama jajaran menyambut kedatangan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, di Ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.
Penyambutan itu bukan sekadar seremoni. Di baliknya, tersimpan agenda besar untuk mendorong sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru di Aceh. Pemerintah daerah melihat sektor ini memiliki potensi besar, terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis kearifan lokal.
Kehadiran Menteri Ekonomi Kreatif juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah Aceh berharap, dukungan konkret dalam bentuk program, pendanaan, hingga fasilitasi investasi dapat segera terealisasi.
Didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Syakir, M.Si, serta sejumlah kepala SKPA, Sekda Aceh menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Bagi Pemerintah Aceh, percepatan APBA bukan sekadar mengejar angka serapan. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja—menggerakkan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan kombinasi percepatan internal dan penguatan kolaborasi eksternal, Pemerintah Aceh menatap 2026 sebagai tahun konsolidasi sekaligus akselerasi—di mana kebijakan tidak hanya dirumuskan dengan baik, tetapi juga dieksekusi dengan cepat dan tepat. [Adv]
