BANDA ACEH - Upaya merancang pemulihan yang lebih terarah dan berkelanjutan terus dimatangkan Pemerintah Aceh. Di Banda Aceh, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Provinsi Aceh, Rabu, 4 Februari 2026.
Didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Zulkifli, kehadiran M. Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih sistematis dan berbasis perencanaan yang matang.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas inisiasi penyusunan Renduk PRRP. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan kembali tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah.
Aceh, kata dia, merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Karena itu, pendekatan pemulihan tidak bisa bersifat parsial atau jangka pendek.
“Kita membutuhkan perencanaan yang terukur, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan di masa depan,” ujar M. Nasir.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, siap mendukung proses validasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) serta penetapan Zona Rawan Bencana (ZRB). Kedua instrumen ini dinilai krusial dalam memastikan rencana aksi yang disusun benar-benar tepat sasaran.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya dialog konstruktif dalam proses penyusunan rencana induk, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, dan budaya Aceh.
Pendekatan yang diusung pun tidak sekadar pemulihan fisik. Pemerintah Aceh menerapkan prinsip *build back better*—membangun kembali dengan standar yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, hunian, dan layanan dasar, sekaligus pemulihan mata pencaharian masyarakat. Pendampingan sosial dan psikologis juga menjadi bagian dari strategi pemulihan yang komprehensif.
Di sisi lain, penguatan sistem peringatan dini dan pemanfaatan teknologi kebencanaan terus didorong untuk meminimalkan risiko di masa mendatang.
Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, memaparkan konsep rencana induk dan rencana aksi PRRP, termasuk gambaran umum Zona Rawan Bencana.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi serta validasi data agar dokumen yang dihasilkan memiliki akurasi tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Harian Tim Pelaksana Suprayoga Hadi menyebut bahwa Renduk PRRP akan menjadi pedoman utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dari sisi implementasi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, turut melaporkan perkembangan penyusunan dokumen R3P di Aceh, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian sesuai tenggat waktu.
Forum ini dihadiri jajaran SKPA, kepala Bappeda dan BPBD se-Aceh, akademisi, serta mitra pembangunan. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Bagi Pemerintah Aceh, Renduk PRRP bukan sekadar dokumen perencanaan. Ia adalah peta jalan pemulihan—yang menentukan bagaimana Aceh bangkit, tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. [Adv]
