BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menggeser fokus penanganan bencana ke fase yang lebih menentukan: memastikan warga terdampak dapat menyambut Ramadan dengan aman dan bermartabat. Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, percepatan relokasi pengungsi hingga stabilitas kebutuhan pokok menjadi prioritas utama.
Instruksi itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadan, Senin, 16 Februari 2026. Rapat tersebut mempertemukan jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait dalam satu garis komando percepatan pemulihan.
“Fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara yang lebih layak,” kata Nasir.
Pemerintah Aceh mencatat, sebanyak 6.060 unit hunian sementara (huntara) telah dibangun. Namun, di lapangan, masih terdapat warga yang bertahan di tenda darurat. Kondisi ini, menurut Nasir, tidak bisa dibiarkan berlarut.
Baginya, hunian bukan sekadar soal atap dan dinding, melainkan menyangkut martabat dan rasa aman warga. “Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal,” ujarnya.
Selain huntara, pembangunan hunian tetap (huntap) juga terus berjalan. Di Aceh Utara, sebanyak 104 unit telah rampung. Sementara bagi warga yang masih menunggu, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600 ribu per orang tetap berlanjut sebagai penopang kebutuhan dasar.
Di sektor logistik, Pemerintah Aceh menempuh pendekatan lebih ketat. Nasir mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kementerian Sosial. Distribusi bantuan, katanya, harus berbasis data terverifikasi yang terus diperbarui.
Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci. “Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” kata Nasir.
Sementara itu, sektor kesehatan mulai menunjukkan pemulihan. Sebanyak 307 dari 309 puskesmas telah kembali beroperasi. Meski demikian, pemerintah tetap mendorong penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di wilayah terdampak berat seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues.
Perhatian khusus juga diberikan pada layanan trauma healing, terutama bagi anak-anak dan perempuan—kelompok yang paling rentan dalam situasi pascabencana.
Di bidang pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 titik telah mencapai progres 75 persen. Pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan siswa, mulai dari buku hingga seragam, dapat segera terpenuhi melalui koordinasi lintas dinas.
Pemulihan infrastruktur juga bergerak paralel. Pemerintah Aceh menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam waktu satu bulan. Jembatan bailey disiapkan sebagai solusi cepat, dengan target penyelesaian pada Juli mendatang.
Sementara di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi sekitar 7.000 hektare sawah pada akhir Februari. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus memulihkan ekonomi petani.
Mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan, pemerintah juga menyiapkan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Aceh berencana mengusulkan kebijakan khusus kepada PLN pusat berupa penggratisan listrik selama tiga bulan bagi warga terdampak.
Langkah itu dinilai penting untuk menekan beban ekonomi sekaligus menjaga stabilitas inflasi di tengah masa pemulihan.
Di tengah segala upaya tersebut, ancaman cuaca ekstrem masih membayangi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan potensi hujan lebat hingga akhir Februari. Menyikapi hal itu, Nasir meminta tim SAR tetap siaga 24 jam dan memperkuat sistem mitigasi.
Bagi Pemerintah Aceh, fase ini bukan sekadar tentang membangun kembali infrastruktur, tetapi memulihkan kehidupan. Ramadan menjadi tenggat moral—bahwa di tengah keterbatasan, negara harus hadir memastikan warganya tetap dapat menjalankan ibadah dengan layak. Di situlah, ukuran sesungguhnya dari pemulihan itu diuji. [Adv]
