BANDA ACEH - Di sebuah ruang rapat di Kantor Gubernur, Banda Aceh, pertemuan itu berlangsung tanpa gemuruh. Namun, substansinya menyentuh urat nadi penanganan bencana: kesehatan, koordinasi, dan kecepatan bertindak, , Jumat (16/1/2026).
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menerima audiensi Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), sebuah organisasi kemanusiaan yang telah lama bekerja di wilayah-wilayah krisis. Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan forum strategis untuk merajut kolaborasi yang lebih terarah dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Aceh.
“Kolaborasi adalah kunci,” kata M. Nasir, singkat namun tegas.
Pemerintah Aceh, menurutnya, tidak berjalan sendiri. Hingga kini, sekitar 150 organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 96 perusahaan telah dilibatkan dalam upaya tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Angka itu mencerminkan pendekatan terbuka—bahwa penanganan krisis kemanusiaan membutuhkan gotong royong lintas sektor.
MER-C menjadi salah satu mitra penting dalam kerja kolektif tersebut. Organisasi ini hadir bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat celah-celah yang belum terjangkau layanan, terutama di sektor kesehatan.
Presidium MER-C, Dr. Ir. Ahyahudin Sodri, menjelaskan bahwa timnya masih aktif bekerja di sejumlah wilayah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Fokus mereka saat ini mengerucut pada persoalan kesehatan dasar yang kerap muncul pascabencana.
“Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan kolera masih menjadi perhatian. Selain itu, keterbatasan air bersih juga menjadi masalah serius bagi pengungsi,” ujar Ahyahudin.
Di Aceh Tamiang, MER-C bahkan turut mengaktifkan layanan kesehatan di tingkat puskesmas pembantu (pustu), mendampingi tenaga medis lokal agar pelayanan tetap berjalan di tengah keterbatasan.
Upaya lain yang tengah dikebut adalah pengoperasian Rumah Sakit Mukhtar Hasbi di Aceh Utara. Koordinator MER-C Aceh, Ira Hadiati, menyebutkan bahwa proses pemenuhan persyaratan administratif sedang diselesaikan agar rumah sakit tersebut dapat segera difungsikan sebagai rujukan bagi fasilitas kesehatan di sekitarnya.
“Harapannya, rumah sakit ini bisa menjadi simpul layanan kesehatan yang lebih kuat di wilayah tersebut,” kata Ira.
Bagi Pemerintah Aceh, kehadiran MER-C dan berbagai lembaga lainnya menjadi penguat dalam memastikan layanan dasar tetap tersedia, terutama bagi kelompok rentan di wilayah terdampak.
Pertemuan itu juga menegaskan satu hal: penanganan bencana bukan hanya soal logistik dan infrastruktur, tetapi juga tentang memastikan manusia tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak, bahkan di tengah situasi darurat.
Dalam lanskap pemulihan Aceh, kolaborasi semacam ini menjadi fondasi penting. Pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan sektor swasta bergerak dalam satu irama—memastikan bahwa di balik angka-angka kerusakan, ada upaya nyata untuk memulihkan kehidupan.
Dan dari ruang rapat yang tenang itu, satu pesan menguat: pemulihan tidak pernah dikerjakan sendiri. [Adv]
