JAKARTA - Anggota DPRA dari Komisi V yang dipimpin oleh M Rizal Falevi Kirani bertemu dengan Anggota Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu (15/11/2023).
Pertemuan tersebut membahas anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumut tahun 2024. Di gedung DPR RI, anggota Komisi V lainnya juga turut hadir diantaranya Asib Amin, Irpannusir, Tarmizi sp, dan Hj Sartina.
"Pertama, kami berharap mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI terkait anggaran PON di Aceh. Kami menyadari bahwa kondisi keuangan APBA tidak memungkinkan untuk melaksanakan PON. Namun, kami berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai," ujar M Rizal Falevi Kirani.
"Kami ingin bukan hanya melakukan rehabilitasi, tetapi juga membangun fasilitas yang mampu meninggalkan jejak sejarah. Di beberapa provinsi yang menjadi tuan rumah, mereka membangun fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan APBA," tambahnya.
"Kami harapkan PON di Aceh akan meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan," lanjutnya.
Menanggapi proposal pembagian dana penyelenggaraan PON, ia menyatakan, "Kami berharap tidak ada pembagian dana yang setengah-setengah. Sebagian besar tanggung jawab harus dipikul oleh APBN, sementara provinsi hanya mampu memberikan sekitar 20%, sementara sisanya menjadi urusan APBD."
Sementara itu anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menambahkan, "Kami memahami kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi pembayaran utang dan lainnya. Namun, kami kecewa dengan alokasi anggaran yang minim untuk Aceh. Sulit menyalahkan pihak mana yang salah karena penundaan dari pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya."
"Meskipun waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung, kami tetap berharap semuanya dapat diselesaikan. Namun, anggarannya sangat tidak mencukupi," ujarnya.
"Sebagai anggota DPR RI, kami hanya bisa berperan dalam pengawasan dan alokasi anggaran. Kami mendukung pembahasan lanjutan kepada badan anggaran. Meski demikian, kami tetap memiliki harapan akan adanya perubahan dari pemerintah pusat, yaitu presiden," imbuh Illiza.
"Kami berharap agar pemerintah Aceh melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA, guna menjaga sinergi dan kesatuan dalam menjalankan PON dengan baik. Tujuan kami adalah meningkatkan prestasi PON di Aceh lebih dari yang telah dilakukan di provinsi lain sebelumnya," tutupnya. [D]
Pertemuan tersebut membahas anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumut tahun 2024. Di gedung DPR RI, anggota Komisi V lainnya juga turut hadir diantaranya Asib Amin, Irpannusir, Tarmizi sp, dan Hj Sartina.
"Pertama, kami berharap mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI terkait anggaran PON di Aceh. Kami menyadari bahwa kondisi keuangan APBA tidak memungkinkan untuk melaksanakan PON. Namun, kami berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai," ujar M Rizal Falevi Kirani.
"Kami ingin bukan hanya melakukan rehabilitasi, tetapi juga membangun fasilitas yang mampu meninggalkan jejak sejarah. Di beberapa provinsi yang menjadi tuan rumah, mereka membangun fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan APBA," tambahnya.
"Kami harapkan PON di Aceh akan meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan," lanjutnya.
Menanggapi proposal pembagian dana penyelenggaraan PON, ia menyatakan, "Kami berharap tidak ada pembagian dana yang setengah-setengah. Sebagian besar tanggung jawab harus dipikul oleh APBN, sementara provinsi hanya mampu memberikan sekitar 20%, sementara sisanya menjadi urusan APBD."
Sementara itu anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menambahkan, "Kami memahami kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi pembayaran utang dan lainnya. Namun, kami kecewa dengan alokasi anggaran yang minim untuk Aceh. Sulit menyalahkan pihak mana yang salah karena penundaan dari pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya."
"Meskipun waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung, kami tetap berharap semuanya dapat diselesaikan. Namun, anggarannya sangat tidak mencukupi," ujarnya.
"Sebagai anggota DPR RI, kami hanya bisa berperan dalam pengawasan dan alokasi anggaran. Kami mendukung pembahasan lanjutan kepada badan anggaran. Meski demikian, kami tetap memiliki harapan akan adanya perubahan dari pemerintah pusat, yaitu presiden," imbuh Illiza.
"Kami berharap agar pemerintah Aceh melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA, guna menjaga sinergi dan kesatuan dalam menjalankan PON dengan baik. Tujuan kami adalah meningkatkan prestasi PON di Aceh lebih dari yang telah dilakukan di provinsi lain sebelumnya," tutupnya. [D]
