BANDA ACEH - Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Raja Keumangan (TRK), menyoroti urgensi penanganan erosi di Krueng Tripa, Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I untuk segera mengatasi permasalahan ini, TRK menekankan bahwa penanganan area sungai menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Setelah melakukan tinjauan langsung di lokasi bersama aparatur Gampong setempat, TRK mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi tersebut. Erosi yang terjadi di Gampong Alue Wakie mengancam kestabilan jembatan penghubung antar desa akibat terpaan arus yang cukup deras dalam kurun waktu tertentu.
"Dampaknya tidak hanya pada kestabilan jembatan, tetapi erosi juga mengancam lahan perkebunan milik warga serta infrastruktur jalan desa," ujarnya, Jumat, 27 Oktober 2023.
Sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TRK menyoroti potensi keruntuhan jembatan di sekitar sungai jika kondisi erosi terus berlanjut. Untuk itu, ia mendesak BWS Sumatera agar segera menangani masalah ini guna mencegah kemungkinan kerusakan lebih lanjut.
Lebih lanjut, TRK juga menegaskan bahwa erosi tersebut memiliki potensi mengganggu perekonomian masyarakat setempat yang sangat bergantung pada sektor perkebunan.
"Impikasinya sangat besar terhadap ekonomi masyarakat jika erosi terus memakan lahan perkebunan secara signifikan," tegasnya.
Tidak hanya pada lokasi tersebut, TRK juga meminta perhatian BWS Sumatera terhadap erosi Krueng Tripa di Gampong Tuwi Baya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Erosi ini telah mengancam keberadaan masjid bersejarah dan lahan perkebunan masyarakat setempat.
"Dengan posisi Masjid bersejarah Nurul Yakin yang semakin dekat dengan sungai, ada kekhawatiran akan potensi kerusakan lebih lanjut. Begitu juga dengan kehilangan lahan yang berdampak pada perekonomian masyarakat," paparnya.
Mendorong BWS Sumatera I untuk segera bertindak, TRK menyarankan pembangunan infrastruktur pengaman sungai batu gajah sebagai langkah krusial dalam menangani erosi di dua lokasi ini.
"Penting untuk segera direspon, karena keterlambatan dalam penanganan akan membahayakan fasilitas keagamaan dan sumber ekonomi masyarakat," tandas TRK. [Adv]
