Kawasan Shirmp Estate Menjadikan Ekonomi Baru

ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur H. Hasballah bin H.M Thaib SH atau yang akrab disapa Rocky bersama Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee kembali meninjau kawasan rencana pengembangan Shirmp Estate di Gampong Paya Dua Kecamatan Peudawa Aceh.

"Saya berharap pembangunan tambak udang mendapat dukungan semua pihak sebab selain menguntungkan petani tambak, pembangunan kawasan ini menjadikan ekonomi baru serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Bupati Aceh Timur di sela-sela meninjau kawasan Shirmp Estate (tambak udang) di Desa Paya Dua, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (28/1).

"Hari ini kita turun mengecek persiapan lahan. Jika lahan sudah clean and clear maka pembangunan kawasan udang akan segera kita mulai, bisa di Paya dua dan bisa di kecamatan lainnya yang paling penting saat ini adalah persiapan lahan," tambah Bupati Aceh Timur Hasballah bun HM Thaib yang biasa disapa Rocky.

Bupati mengaku optimistis program ini akan sukses jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam program nasional ini. Maka dengan itu pihaknya terus melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi program gemilang ini kepada masyarakat.

"Secara lahan 10.000 hektar kita sudah sangat siap. Kita sekarang hanya menunggu MOU dengan masyarakat bagaimana skema yang dikelola nantinya mulai dari pengelolaan hingga pembagian hasil. Skema ini akan kita sampaikan kepada masyarakat secara jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih saat program sudah berjalan," tutur Rocky.

Orang nomor satu di Aceh Timur itu juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran pemerintah dalam progres ini bukan untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat tapi untuk mewujudkan pembangunan tambak udang. Yang paling terpenting, kata bupati, program ini bisa membangkitkan ekonomi ummat.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP M.Tahang mengaku pihaknya juga serius mendampingi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk pembangunan program Kawasan Udang.

"Jika dilihat progres persiapan lahan sudah maksimal, namun hanya pola dan skema kerja mungkin harus lebih di perjelas kembali kepada masyarakat, salah satunya pola bagi hasil. Upaya ini terus kita lakukan dengan mendengar langsung apa saja yang disampaikan masyarakat dan mengatur pola kerja yang baik tentunya," kata Tahang.

Tahang mengaku secara teknis kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sampai saat ini belum ada masalah, Kementerian tentunya akan segera berkerja jika semua persiapan lahan sudah siap. Katanya, Pola yang dipakai akan ditindaklanjuti.

"Intinya masyarakat akan membentuk koperasi dengan maksud untuk memadukan lahan warga menjadi satu. Jika sudah menjadi koperasi akan menjadi satu klaster baru yang pengelolaannya bisa dilakukan dengan mudah. Jadi di sana tidak muncul konflik sosial," pungkas M.Tahang. (br)