BANDA ACEH - Sudah 50 hari air surut. Namun, bagi sebagian korban banjir di Aceh, derita belum juga berakhir. Bukan karena hujan kembali turun, melainkan karena negara, melalui aparaturnya di tingkat gampong hingga daerah, tak kunjung merampungkan pekerjaan paling mendasar, pendataan korban.
Lambannya proses pendataan ini memantik kritik keras dari Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh. Ketua aliansi tersebut, Masri, menilai keterlambatan ini sebagai cermin buruknya kinerja birokrasi sekaligus tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.
"Ini sudah 50 hari pascabanjir, tetapi data korban saja masih belum siap. Seharusnya, pada fase ini pemerintah sudah menyalurkan dana panik yang sangat dibutuhkan warga," kata Masri. Menurut dia, keterlambatan tersebut bukan sekadar soal teknis, melainkan menunjukkan betapa bobroknya sistem birokrasi gampong dan daerah.
Masri menuturkan, dampak paling nyata dari lambannya pendataan adalah tertundanya penyaluran bantuan. Padahal, bagi korban banjir, dana panik bukan sekadar bantuan, melainkan penopang hidup di tengah keterbatasan. "Setiap hari keterlambatan berarti memperpanjang penderitaan korban," ujarnya.
Masalah tak berhenti di situ. Masri mengungkapkan banyak keluhan warga terkait dugaan perlakuan diskriminatif dalam proses pendataan. Ia menyebut adanya praktik tebang pilih oleh petugas pendata di tingkat gampong. "Ada laporan warga yang mengeluh karena pendataan dilakukan tidak adil," kata Masri.
Lebih jauh, ia menyoroti metode pendataan yang dilakukan secara administratif semata. "Pendataan dilakukan di atas meja, tanpa turun langsung melihat kondisi rumah warga. Akibatnya, ada rumah yang rusak parah tapi tercatat rusak ringan atau sedang, dan sebaliknya," ujarnya.
Praktik semacam ini, menurut Masri, membuka ruang yang lebih berbahaya: manipulasi data. Ia menduga keterlambatan pendataan bukan semata karena ketidakmampuan, tetapi juga berpotensi disusupi kepentingan tertentu. "Tidak tertutup kemungkinan adanya praktik manipulasi data korban. Ini yang paling kami khawatirkan, karena berpotensi memicu konflik di masyarakat," katanya.
Masri menegaskan, tanggung jawab atas kekacauan pendataan ini tidak bisa dibebankan pada satu level pemerintahan saja. Keuchik, camat, hingga kepala daerah—bupati atau wali kota—harus bertanggung jawab penuh. "Ini menyangkut nasib korban banjir. Keterlambatan data adalah bentuk kelalaian serius," tegasnya.
Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh juga mendesak aparat penegak hukum turun tangan. Mereka meminta agar setiap pihak yang terbukti bermain dan memanipulasi data ditindak tegas. "Manipulasi data adalah kejahatan. Bukan hanya merugikan korban yang benar-benar terdampak, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara," kata Masri.
Di tengah janji rehabilitasi dan rekonstruksi yang kerap digaungkan, para korban banjir masih menunggu kepastian. Pendataan yang lamban dan tak transparan membuat bantuan terasa kian jauh. Dalam situasi seperti ini, bencana bukan hanya datang dari alam, tetapi juga dari kelambanan birokrasi.
