KABAR ACEH CO — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal meminta seluruh unsur pemerintah dan lembaga terkait memiliki pembagian tugas yang jelas dalam menghadapi bencana. Ia tidak ingin penanganan darurat baru diikuti dengan pencarian personel, peralatan, dan pihak yang bertanggung jawab ketika bencana sudah terjadi.
Pesan itu disampaikan Illiza saat membuka Uji Publik Finalisasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Daerah Kota Banda Aceh di Aula Bapelkes Aceh, Rabu, 11 November 2026. Melalui penyusunan dokumen tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya memastikan koordinasi, sumber daya, dan mekanisme penanganan darurat dapat dipetakan sebelum bencana terjadi.
Bagi Illiza, kesiapsiagaan bukan persoalan yang bisa dipandang jauh dari kehidupan masyarakat Banda Aceh. Pengalaman gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 menjadi pengingat bahwa kota ini membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang terencana dan melibatkan banyak pihak.
“Bagi Kota Banda Aceh, persoalan kebencanaan bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kita memiliki pengalaman besar dari bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004,” ujar Illiza.
Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan dan 90 gampong dengan luas wilayah sekitar 61,36 kilometer persegi. Sebagai kota pesisir dengan sebagian wilayah datar dan rendah, kota ini menghadapi sejumlah potensi ancaman, mulai dari gempa bumi dan tsunami, banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, hingga kebakaran.
Kondisi tersebut, menurut Illiza, menuntut kesiapsiagaan yang dibangun secara berkelanjutan. Pemerintah kota tidak cukup hanya menyiapkan perangkat penanganan bencana, tetapi juga perlu memastikan masyarakat memahami risiko dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika keadaan darurat terjadi.
Salah satu langkah yang telah dilakukan ialah program Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada 12–14 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung di 12 sekolah, terdiri atas delapan SMP dan empat SD, dengan materi pengenalan jenis bencana, penyelamatan diri, prosedur evakuasi, serta simulasi.
Di tingkat gampong, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Program ini diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan mengenali risiko, melakukan pencegahan, dan merespons keadaan darurat di lingkungan masing-masing.
Illiza menegaskan, RPKB harus menjadi pedoman yang benar-benar digunakan, bukan sekadar dokumen yang selesai disusun lalu disimpan. Kejelasan pembagian tugas menjadi salah satu hal penting agar penanganan bencana dapat berlangsung cepat dan terkoordinasi.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh lagi sibuk mencari tahu siapa yang harus melakukan apa. Kita harus sudah memiliki pembagian tugas yang jelas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah kota perlu membangun kerja bersama dengan TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, relawan, hingga warga.
Perhatian terhadap kelompok rentan juga harus masuk dalam perencanaan. Anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan perempuan membutuhkan perlindungan serta penanganan yang memperhitungkan kondisi mereka saat evakuasi maupun pengungsian.
Kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, air bersih, pangan, sanitasi, dan komunikasi juga harus dipastikan dalam skenario penanganan darurat. Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak hanya berorientasi pada pengerahan personel, tetapi juga pada keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Illiza libatkan lintas instansi dalam kesiapsiagaan
Uji publik finalisasi RPKB tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, Head of National Program Siap Siaga Safrizal Sofyan, unsur Forkopimda, kepala OPD, TNI, Polri, Basarnas, serta instansi terkait.
Illiza menyampaikan apresiasi kepada BNPB, BPBD, seluruh perangkat daerah, tim fasilitator, dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen tersebut. Ia berharap masukan dalam uji publik dapat memperjelas pembagian tugas dan memastikan kebutuhan penanganan di lapangan terakomodasi.
Dokumen RPKB juga diharapkan tidak berhenti setelah proses finalisasi. Illiza mendorong tindak lanjut melalui pelatihan, simulasi, penguatan koordinasi, dan evaluasi berkala agar setiap unsur memahami peran masing-masing.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menegaskan, RPKB harus memuat informasi operasional yang dapat digunakan saat keadaan darurat. Di dalamnya perlu tergambar ketersediaan kendaraan evakuasi, perahu karet, lokasi peralatan, jumlah personel, serta nomor kontak petugas.
“Dalam dokumen RPKB yang hari ini Bapak Ibu periksa semua, di RPKB itu isinya yang utama, lokasinya di mana? Pak Kapolres punya apa? Punya truk berapa untuk evakuasi masyarakat? Perahu karet ada berapa? Standby-nya di mana? Personelnya, nomor teleponnya siapa berapa?” ujar Abdul Muhari.
Menurut dia, pemetaan tersebut memungkinkan pimpinan daerah dan unsur terkait mengerahkan sumber daya tanpa harus mencari informasi dari awal ketika bencana terjadi.
Abdul Muhari juga menjelaskan perbedaan RPKB dengan Rencana Kontingensi (Renkon). RPKB memuat pemetaan sumber daya, personel, serta kebutuhan penanganan untuk berbagai jenis bencana. Adapun Renkon disusun secara lebih spesifik untuk satu jenis ancaman bencana.
“Kalau untuk semua pemetaan sumber daya, pemetaan personel, pemetaan apa yang kurang instruksinya itu ada di RPKB. Kalau sudah masuk satu spesifik jenis bencana namanya Renkon. Ini harus dimiliki dan disebarkan nanti di seluruh OPD,” katanya.
Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, penyempurnaan RPKB menjadi bagian dari upaya menyiapkan penanganan bencana yang lebih terarah. Tantangan selanjutnya ialah memastikan data dan pembagian tugas dalam dokumen tersebut diterapkan melalui koordinasi, pelatihan, serta simulasi lintas instansi. [Adv]

