KABAR ACEH CO — Pemerintah Kota Banda Aceh mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) 2027 sebesar Rp1,36 triliun. Nilai belanja tersebut turun 5,19 persen dibandingkan pagu dalam KUA-PPAS 2027. Penyesuaian juga terjadi pada pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1,35 triliun atau turun 5,76 persen.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan penyesuaian itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, termasuk dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemerintah kota, kata dia, perlu menjaga agar belanja tetap efektif dan program pembangunan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penjelasan sekaligus penyerahan dokumen RAPBK 2027 tersebut disampaikan Illiza dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Senin, 9 November 2026. Dokumen diterima Ketua DPRK Irwansyah, didampingi Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad.
Sidang turut dihadiri Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Sekretaris Daerah Kota Jalaluddin, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Illiza menjelaskan, penyusunan RAPBK 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Penyusunannya juga berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 yang telah dibahas dan disepakati bersama DPRK.
Dalam proses tersebut, pemerintah kota dan DPRK turut menelaah kondisi fiskal daerah serta dinamika kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan TKD, menurut Illiza, semakin menekankan prinsip berbasis kinerja, efektivitas belanja, dan dukungan terhadap prioritas nasional.
“Dibutuhkan kerja keras dari seluruh pihak untuk merumuskan RAPBK yang berkualitas serta mampu menerjemahkan visi, misi, dan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banda Aceh di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah,” ujar Illiza.
Ia mengatakan arah kebijakan RAPBK 2027 ditujukan untuk membangun Banda Aceh yang lebih maju, islami, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya, serta penguatan kemitraan menjadi bagian dari strategi pembangunan tersebut.
Namun, Illiza menegaskan pembangunan tidak semata-mata diukur dari proyek fisik. Pemerintah kota juga perlu memastikan anggaran berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Pembangunan Banda Aceh tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, tetapi pada peningkatan kualitas layanan yang diterima masyarakat,” katanya.
PAD, belanja wajib, dan infrastruktur
Dalam penjelasannya, Illiza menyebut kebijakan fiskal daerah bertumpu pada tiga pilar: optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang efektif dan produktif, serta pembiayaan yang terukur dan akuntabel.
Pada sisi pendapatan, Pemerintah Kota Banda Aceh akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui perbaikan administrasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi pelayanan.
Sementara pada sisi belanja, pemerintah kota tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan. Alokasi anggaran pendidikan dijaga minimal 20 persen dari belanja daerah, sedangkan anggaran kesehatan tetap menjadi perhatian.
Pemerintah kota juga merencanakan Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar 10 persen yang diperhitungkan dari Dana Transfer Umum (DTU) sesuai formulasi yang ditentukan. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Illiza berharap alokasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah gampong, terutama di tengah penurunan alokasi Dana Desa.
“Kami sangat mengharapkan Alokasi Dana Gampong tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Gampong di tengah menurunnya alokasi Dana Desa yang sangat signifikan,” ujarnya.
Untuk belanja infrastruktur, RAPBK 2027 diarahkan pada peningkatan layanan dasar dan aksesibilitas. Sejumlah bidang yang menjadi perhatian meliputi fasilitas pendidikan dan kesehatan, kualitas jalan, drainase dan pengendalian banjir, sanitasi, persampahan, pasar, pedestrian, serta ruang publik.
Pendapatan Rp1,35 triliun, belanja Rp1,36 triliun
Dalam rancangan postur RAPBK 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.351.204.741.633. Jumlah tersebut turun Rp82.646.246.505 atau 5,76 persen dibandingkan KUA-PPAS 2027.
Pendapatan itu terdiri atas PAD sebesar Rp450.212.742.319, pendapatan transfer Rp884.730.509.034, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp16.261.490.280. Komponen terakhir merupakan pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.366.204.741.633, turun Rp74.846.246.505 atau 5,19 persen dibandingkan KUA-PPAS 2027.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp1.172.581.689.764, belanja modal Rp100.544.255.025, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp92.078.796.844.
Illiza mengatakan penyesuaian postur anggaran dilakukan berdasarkan informasi rancangan alokasi TKD tahun anggaran 2027 yang diterima melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 29 September 2026.
“Penyesuaian tersebut merupakan langkah penting dalam menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal dan menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dengan selisih belanja yang lebih besar sekitar Rp15 miliar dibandingkan pendapatan, pembahasan RAPBK selanjutnya juga perlu mencermati komponen pembiayaan daerah agar struktur anggaran tersusun secara utuh.
Illiza berharap pembahasan bersama DPRK berlangsung lancar, konstruktif, dan tepat waktu. Ia menyatakan kemitraan antara pemerintah kota dan legislatif diperlukan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang akuntabel dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
RAPBK 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRK Banda Aceh sebelum ditetapkan menjadi APBK. [Adv]

