BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Fraksi Partai Gerindra, Abdurrahman Ahmad, menyoroti dugaan kurang layaknya menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di sejumlah wilayah Aceh selama bulan Ramadan.
Menurut Abdurrahman, program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto seharusnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
“Program MBG ini sangat luar biasa, di mana anak-anak generasi penerus bangsa bisa mendapatkan gizi yang layak. Program ini juga menghapus kesenjangan antara anak kaya dan miskin karena semua mendapatkan hak yang sama,” kata Abdurrahman di Banda Aceh, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, program MBG tidak hanya menyasar kalangan pelajar, tetapi juga diperuntukkan bagi ibu hamil serta kelompok lanjut usia. Program tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama bagi penerima manfaat yang berada di daerah pedalaman.
Menurut dia, kehadiran program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang selama ini sulit terpenuhi secara rutin.
“Warga, khususnya pelajar di daerah pedalaman sangat membutuhkan program ini. Belum tentu dalam seminggu sekali mereka makan daging. Dengan adanya program MBG ini, kebutuhan gizi mereka bisa terpenuhi,” ujarnya.
Namun demikian, Abdurrahman mengingatkan para pihak yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut agar menjalankan amanah dengan baik serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menegaskan, program pemenuhan gizi bagi generasi muda tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun mencari keuntungan semata.
“Jangan mencari celah untuk memikirkan keuntungan dari program ini, apalagi sampai mengakali atau menyediakan menu yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan,” kata Abdurrahman yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Aceh.
Menurutnya, pelaksanaan program yang tidak sesuai standar justru dapat merusak tujuan utama kebijakan tersebut dan mencoreng program nasional yang telah dirancang dengan baik.
“Program Pak Prabowo sudah bagus, jadi jangan sampai kita justru mempermalukan beliau,” ujarnya.
Abdurrahman menambahkan, persoalan dugaan kurang layaknya menu di sejumlah dapur MBG di Aceh akan menjadi catatan bagi dirinya sebagai anggota legislatif untuk ditindaklanjuti.
Ia menyebut akan melaporkan temuan tersebut kepada Satuan Tugas pusat di Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program di Aceh dapat dievaluasi dan diperbaiki.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, ia berharap program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya generasi unggul di masa depan.
“Semoga semua pihak di Aceh dapat mendukung program pemenuhan gizi ini, sehingga kebutuhan gizi generasi penerus bangsa dapat terpenuhi dan kita bisa menuju Indonesia Emas,” kata Abdurrahman.
