BANDA ACEH — Selama tiga hari, sejak 14 hingga 16 Februari 2026, denyut aktivitas di puluhan titik di Aceh terasa berbeda. Antrean warga mengular sejak pagi, bukan karena kelangkaan, melainkan karena hadirnya harga yang lebih bersahabat.
Program Pasar Murah serentak yang diinstruksikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi berakhir pada Senin, 16 Februari 2026. Dalam kurun waktu singkat itu, pemerintah mencatat capaian yang tidak sekadar administratif, tetapi juga terasa langsung di dapur masyarakat.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh menunjukkan, hingga hari kedua pelaksanaan, nilai subsidi yang tersalurkan telah menembus Rp 2,3 miliar. Angka itu menjadi indikator kuat bahwa intervensi pemerintah melalui mekanisme pasar murah masih menjadi instrumen efektif menjaga daya beli, terutama menjelang Ramadan.
Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, kehadiran negara terasa konkret. Bukan dalam bentuk wacana, melainkan selisih harga yang langsung dirasakan warga.
“Alhamdulillah sangat membantu masyarakat, apalagi harganya lebih murah dibandingkan di warung,” ujar seorang ibu rumah tangga, sambil menggenggam paket sembako.
Suara serupa datang dari berbagai wilayah. Di pesisir barat hingga kepulauan, program ini menjadi semacam penyangga ekonomi rumah tangga menjelang bulan puasa.
“Terima kasih kami dari Aceh Barat atas bantuan provinsi melalui Pasar Murah. Kalau bisa ada lagi saat Ramadan,” kata seorang warga.
Di Simeulue, apresiasi disampaikan dengan nada yang sama: program ini tidak hanya menjangkau wilayah daratan utama, tetapi juga kawasan kepulauan yang selama ini kerap menghadapi tantangan distribusi.
Namun, di balik apresiasi itu, ada catatan yang mengemuka. Tingginya antusiasme warga justru menunjukkan kebutuhan yang belum sepenuhnya terakomodasi.
“Programnya sudah bagus, tapi paketnya kurang. Masih banyak warga yang antre,” ujar seorang warga dari Aceh Tengah.
Catatan tersebut menjadi refleksi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam merancang intervensi berikutnya—bahwa keberhasilan program bukan hanya diukur dari pelaksanaan, tetapi juga dari kemampuan menjangkau lebih luas kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T. Adi Darma, menilai keberhasilan program ini tidak terlepas dari sinergi lintas pemerintahan. Pelaksanaan di 69 titik yang tersebar di 23 kabupaten/kota, kata dia, membutuhkan koordinasi yang solid antara provinsi dan daerah.
“Kesuksesan ini berkat dukungan penuh pemerintah kabupaten/kota, mulai dari penyediaan lokasi hingga pengamanan. Ini bukti bahwa kerja bersama mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Aceh, pasar murah bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat. Intervensi harga dilakukan untuk meredam gejolak pasar, sekaligus memastikan kelompok rentan tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.
Dengan berakhirnya program ini, masyarakat Aceh kini bersiap menyambut Ramadan 1447 Hijriah dengan kondisi yang relatif lebih stabil. Setidaknya, tekanan harga menjelang bulan suci dapat ditekan, memberi ruang bagi warga untuk beribadah dengan lebih tenang.
Di tengah dinamika pemulihan pascabencana dan tantangan ekonomi, Pasar Murah menjadi pengingat bahwa peran pemerintah tetap krusial—hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyeimbang ketika pasar tidak sepenuhnya berpihak. [Adv]
