 |
| Anggota DPRA dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rijaluddin |
BANDA ACEH - Suasana ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mendadak memanas pada Rapat Paripurna Tahun 2026 yang digelar Kamis, 12 Februari 2026. Agenda yang semula bersifat administratif—pembukaan Masa Persidangan I, penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta pengesahan Peraturan DPR Aceh tentang Kode Etik dan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan—berubah menjadi panggung kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Aceh.
Sorotan paling keras datang dari anggota DPRA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rijaluddin. Legislator yang juga menjabat Ketua Komisi V DPRA itu secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya terhadap melemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap pemerintah daerah.
Di hadapan forum paripurna, Rijaluddin menyebut hak-hak anggota dewan kian tergerus. Menurut dia, tiga fungsi utama legislatif—pengawasan, legislasi, dan penganggaran—tidak lagi berjalan maksimal. Ia menilai perangkat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bahkan tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap pengawasan DPRA.
“Sebagai anggota DPRA, saya merasa hak saya dipangkas. Tugas pokok kita itu pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Tapi hari ini pengawasan kita tumpul, SKPA di Pemerintah Aceh sudah tidak takut lagi pada DPRA,” ujarnya dengan nada tegas.
Rijaluddin menilai persoalan paling mendasar terletak pada sektor penganggaran. Ia menyebut sejumlah anggota dewan bahkan tidak lagi mengetahui secara pasti total anggaran Pemerintah Aceh. Padahal, menurut dia, transparansi anggaran merupakan hak melekat bagi setiap legislator yang mewakili rakyat.
Ia juga menyinggung sikap sebagian anggota dewan yang memilih diam dalam menghadapi situasi tersebut. Bagi Rijaluddin, sikap pasif itu justru memperlemah posisi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
“Kawan-kawan banyak diam. Saya tidak paham kenapa kita memilih diam. Padahal ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” katanya.
Kritik Rijaluddin kemudian mengerucut pada kebijakan anggaran kesehatan, khususnya terkait pembiayaan program BPJS. Ia mengungkapkan bahwa sebelum evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, alokasi anggaran BPJS dalam APBA hanya sekitar Rp200 miliar—angka yang menurutnya bahkan hanya cukup untuk membiayai layanan kesehatan selama enam bulan pada 2026.
Situasi itu, menurut dia, justru semakin memburuk setelah evaluasi dilakukan. Anggaran tersebut dipangkas lagi hingga tersisa sekitar Rp100 miliar lebih, yang diperkirakan hanya mampu menutup kebutuhan layanan kesehatan sekitar dua bulan.
“Apakah Pemerintah Aceh tidak berpihak kepada kesehatan masyarakat? Kalau alasannya kebencanaan, apakah saat bencana masyarakat tidak sakit? Kenapa justru BPJS yang sudah minim ini dikurangi lagi?” ujarnya mempertanyakan.
Ia juga mengajak Gubernur Aceh dan para anggota DPRA turun langsung melihat kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan tekanan besar terhadap fasilitas kesehatan akibat keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
“Mari kita lihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat yang berobat. Kenapa sampai sesak? Karena rumah sakit regional kita belum selesai,” kata Rijaluddin.
Lebih jauh ia mengungkapkan persoalan lain yang tak kalah krusial, yakni minimnya alokasi anggaran pembangunan rumah sakit regional. Sebelum evaluasi anggaran, kata dia, tersedia dana sekitar Rp100 hingga Rp200 miliar untuk mendukung proyek tersebut.
Namun setelah proses evaluasi, anggaran rumah sakit regional di Meulaboh yang ditargetkan mulai berfungsi tahun ini justru tersisa sekitar Rp1 miliar. Rijaluddin menilai angka tersebut tidak realistis untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas kesehatan strategis bagi masyarakat.
“Ini angka yang tidak masuk akal. Di mana keberpihakan Pemerintah Aceh kepada masyarakat hari ini?” katanya.
Pada bagian akhir pernyataannya, Rijaluddin melontarkan kritik paling tajam—bukan hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada rekan-rekannya sesama legislator. Ia menilai sikap diam DPRA terhadap pemangkasan anggaran strategis, khususnya sektor kesehatan, sama saja dengan mengabaikan mandat rakyat.
“Kalau kita menganggap penganggaran ini sudah berpihak kepada masyarakat, tapi kita tetap diam, itu pengkhianatan. Diamnya anggota DPRA adalah pengkhianatan kepada masyarakat Aceh,” ujarnya menutup pernyataan. []
