JAKARTA — Pemerintah Aceh mulai menggeser arah kebijakan penanganan pascabencana dari pendekatan darurat menuju solusi jangka panjang. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara langsung membawa agenda tersebut dalam pertemuan strategis dengan pimpinan BP BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, Fadhlullah diterima oleh Dony Oskaria dan Tedi Bharata. Diskusi difokuskan pada evaluasi progres pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyesuaian arah dukungan menuju pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Di hadapan jajaran BP BUMN, Fadhlullah memaparkan dinamika terbaru di lapangan. Ia menjelaskan bahwa rencana awal dukungan pembangunan sekitar 12 ribu unit huntara dari BP BUMN kini perlu ditinjau ulang. Pasalnya, pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berjalan cukup masif dalam beberapa bulan terakhir.
“Dalam perkembangannya, kebutuhan huntara mulai terpenuhi. Karena itu, kami mengusulkan agar dukungan diarahkan ke pembangunan huntap yang lebih permanen,” ujar Fadhlullah.
Data yang dipaparkan menunjukkan, kontribusi BP BUMN dalam pembangunan huntara saat ini baru terealisasi sekitar seribu lebih unit. Sementara kebutuhan hunian permanen masih jauh lebih besar dan mendesak, seiring upaya pemerintah mengakhiri masa tinggal pengungsi di hunian sementara.
Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan Pemerintah Aceh. Jika sebelumnya fokus pada penanganan darurat, kini orientasi diarahkan pada pemulihan berkelanjutan yang menjamin kepastian tempat tinggal bagi warga.
Fadhlullah menegaskan, Pemerintah Aceh telah menyiapkan sejumlah lokasi strategis untuk pembangunan huntap. Dengan kesiapan lahan tersebut, proses pembangunan dinilai dapat segera dipercepat apabila dukungan BP BUMN dialihkan.
Respons positif datang dari pihak BUMN. Dony Oskaria menyatakan persetujuan secara prinsip terhadap usulan tersebut. Ia menyebutkan pihaknya akan segera melakukan perhitungan dan kalkulasi kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pembangunan huntap di Aceh.
Sinyal dukungan ini menjadi angin segar bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMN dinilai krusial untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian permanen.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak lagi berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah Aceh mendorong transformasi menuju pemulihan yang lebih kokoh—dengan memastikan setiap warga terdampak memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Di tengah upaya itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci. Dan dari Jakarta, langkah menuju hunian permanen bagi warga Aceh mulai menemukan titik terang. [Adv]
