Banda Aceh — Momentum meugang di Aceh tahun ini menjadi lebih istimewa bagi desa-desa terdampak bencana. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana sebesar Rp50 juta per desa untuk membeli sapi meugang, memastikan warga tetap bisa menjalankan tradisi menjelang Ramadhan meski kondisi pascabencana belum sepenuhnya pulih.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, usai memimpin rapat koordinasi penyaluran daging meugang bagi masyarakat terdampak bencana di Kantor Gubernur Aceh, Senin (10/2/2026).
Menurut Dek Fadh, persetujuan dana tersebut merupakan respons cepat Presiden Prabowo Subianto atas usulan Pemerintah Aceh yang sebelumnya disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). “Anggarannya Rp50 juta per desa,” ujar Wagub.
Berdasarkan data verifikasi terakhir, terdapat 1.455 desa di Aceh yang ditetapkan sebagai wilayah terdampak bencana dan berhak menerima bantuan ini. Dana disalurkan dalam bentuk uang ke rekening pemerintah daerah terdampak, selanjutnya pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab atas pembelian sapi atau pendistribusian daging kepada masyarakat setempat.
Dek Fadh menjelaskan, harga sapi di Aceh umumnya tidak mencapai Rp50 juta per ekor, sehingga satu desa berpotensi membeli lebih dari satu ekor sapi. “Teknis pembelian dan penyaluran sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah,” tambahnya.
Meski bencana banjir beberapa waktu lalu menyebabkan sejumlah ternak mati, Wagub memastikan ketersediaan sapi tetap aman. Setiap menjelang meugang, pasokan sapi dari luar daerah ke Aceh biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Yang terpenting saat ini anggaran sudah tersedia sehingga bantuan dapat segera direalisasikan sebelum Ramadhan,” jelasnya.
Pemerintah Aceh akan terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah lanjutan agar bantuan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat desa terdampak. “Solusi ketersediaan sapi kita pikirkan nanti, sekarang yang penting dana sudah ada,” pungkas Dek Fadh.
Bantuan ini diharapkan tidak hanya menjaga tradisi meugang tetap berlangsung, tetapi juga menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana. Ke depan, kolaborasi pusat-daerah dipastikan akan terus diperkuat agar setiap program penanganan pascabencana tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat. [Adv]
