BANDA ACEH — Mesin fiskal Pemerintah Aceh mulai dipanaskan. Setelah resmi ditetapkan pada 12 Februari 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 kini memasuki tahap realisasi.
Pemerintah tak ingin waktu terbuang. Seluruh perangkat daerah didorong bergerak cepat, mempercepat pelaksanaan belanja sebagai stimulus awal pemulihan ekonomi masyarakat, terutama di tengah fase transisi pascabencana yang masih berlangsung.
Kepastian ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang menegaskan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) kini berada pada tahap persiapan teknis pelaksanaan program.
“Iya, APBA 2026 sudah mulai direalisasikan. Saat ini seluruh perangkat daerah berada pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan,” ujar MTA, Rabu (18/2/2026).
Tahap awal ini, menurutnya, difokuskan pada penyusunan dan penyelesaian dokumen teknis sebagai fondasi utama pelaksanaan program. Setiap SKPA diwajibkan bekerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), agar seluruh kegiatan berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi.
Di titik ini, disiplin administratif menjadi kunci. Pemerintah Aceh berupaya memastikan bahwa percepatan tidak mengorbankan akuntabilitas.
“Seluruh SKPA sedang mempersiapkan dokumen teknis dan mulai melaksanakan realisasi anggaran berdasarkan DPA. Pemerintah Aceh terus mendorong agar proses ini berjalan efektif dan sesuai regulasi,” kata MTA.
Meski baru memasuki fase awal, realisasi APBA 2026 telah menunjukkan bentuk konkret di lapangan. Salah satu yang paling terasa adalah pelaksanaan program pasar murah di berbagai kabupaten dan kota.
Program yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh itu menjadi intervensi langsung pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Ramadan. Lebih dari sekadar program rutin, pasar murah menjadi simbol awal bergeraknya anggaran daerah untuk kepentingan publik.
“Pasar murah yang digelar beberapa hari lalu di seluruh Aceh merupakan bagian dari realisasi APBA 2026 dan dilaksanakan atas instruksi langsung Gubernur Aceh,” ujar MTA.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, disebut memberikan penekanan khusus pada percepatan realisasi anggaran, terutama untuk program-program strategis yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Belanja pemerintah, dalam konteks ini, bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga instrumen untuk menggerakkan sektor riil.
Semakin cepat anggaran berputar, semakin cepat pula efeknya dirasakan masyarakat.
“Gubernur menekankan percepatan realisasi anggaran agar aktivitas perekonomian masyarakat di berbagai sektor dapat segera bergerak dan bangkit,” katanya.
Di saat yang sama, Pemerintah Aceh tetap menjaga fokus pada agenda besar lainnya: pemulihan pascabencana. Upaya ini dijalankan secara terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota, dengan supervisi dari pemerintah pusat.
Pendekatan kolaboratif ini dinilai penting untuk memastikan bahwa program pemulihan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pemulihan Aceh pascabencana terus kami lakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, di bawah pengawasan Pemerintah Pusat,” ujar MTA.
Bagi Pemerintah Aceh, realisasi APBA 2026 bukan sekadar tahapan administratif dalam siklus anggaran. Ia adalah momentum untuk mempercepat pemulihan, menjaga stabilitas, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah tantangan ekonomi dan sisa dampak bencana, kecepatan dan ketepatan menjadi dua sisi yang tak terpisahkan. Dan dari situlah, arah kebangkitan Aceh mulai dirumuskan. [Adv]
