BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus bekerja keras memulihkan kondisi pascabencana banjir bandang dan longsor hebat yang melanda Aceh pada akhir November 2025 lalu.
Dalam pertemuan dengan Pimpinan MPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026), Dek Fadh mengungkapkan masih ada 13 desa yang mengalami pemadaman listrik total. Infrastruktur jalan yang hancur membuat petugas PLN sulit menjangkau lokasi-lokasi tersebut.
“Masih ada 13 desa semenjak bencana sampai hari ini, mereka masih belum nyala listriknya,” ujar Dek Fadh.
Sebagai solusi darurat, pemerintah menyiapkan mesin genset untuk mendukung kebutuhan listrik sementara, sambil menunggu perbaikan infrastruktur permanen rampung. “Dengan didropnya genset dulu, mereka bisa mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lain,” tambahnya.
Selain kelistrikan, Wagub Aceh juga menyoroti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Ia meminta agar kebijakan barcode di SPBU ditiadakan sementara, terutama menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri, agar mobilitas alat berat dalam proses rehabilitasi tidak terhambat. Menurutnya, antrean kendaraan yang mengular akibat sistem barcode memperlambat distribusi kebutuhan vital.
“Ketika membeli di SPBU susah. Antrian sampai 3-4 kilometer di jalan dikarenakan barcode. Harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi,” ujarnya.
Dek Fadh juga menyinggung biaya kesehatan warga Aceh yang terdampak bencana. Ia mengusulkan agar iuran BPJS bagi 500.000 jiwa yang sebelumnya ditanggung APBA dialihkan menjadi tanggungan APBN. “Kalau dulunya ditanggung dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus pada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN, hanya 500.000 jiwa,” kata Wagub.
Langkah-langkah ini menunjukkan fokus Pemerintah Aceh untuk memastikan akses listrik, BBM, dan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjaga, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat terdampak. Dek Fadh menegaskan, sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait menjadi kunci agar Aceh pulih lebih cepat dan masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan normal, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. [Adv]
