ACEH UTARA - Deru mesin pesawat mendarat di Bandara Malikussaleh pada Kamis pagi, 15 Januari. Dari sana, rombongan pemerintah pusat bergerak menuju hamparan sawah di Kabupaten Aceh Utara yang belum lama ini porak-poranda dihantam bencana hidrometeorologi. Di titik itu, sebuah langkah awal dimulai: peletakan batu pertama rehabilitasi lahan pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin langsung kegiatan groundbreaking tersebut. Kehadirannya menandai keseriusan pemerintah dalam memulihkan sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
Ia tidak datang sendiri. Dalam rombongan tampak Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediaty Haryadi bersama sejumlah anggota parlemen. Turut hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, serta unsur Forkopimda dan perwakilan kelompok tani.
Di hadapan para petani dan pejabat daerah, pemerintah memaparkan satu pesan yang tegas: pemulihan tidak berhenti pada bantuan darurat. Ada fase berikutnya yang tak kalah penting—membangun kembali produktivitas.
Wakil Gubernur Aceh, dalam sambutannya, menggarisbawahi konsistensi dukungan pemerintah pusat sejak hari-hari awal bencana. Bantuan pangan mengalir tanpa jeda, melalui jalur udara, laut, dan darat. Distribusi itu menjadi penyangga awal bagi masyarakat yang terdampak.
Data yang disampaikan menunjukkan skala intervensi tersebut. Sebanyak 9,7 ton bantuan dikirim menggunakan pesawat Airbus A-400, disusul 120 ton melalui KRI Banda Aceh (593), 330 ton lewat KRI Surabaya (591), 140 ton melalui KRI Makassar (590), serta sekitar 430 ton lainnya diangkut oleh 200 truk dari Medan. Totalnya mencapai ratusan ton bahan pangan yang disalurkan secara bertahap.
Namun bagi Andi Amran Sulaiman, fase tanggap darurat hanyalah permulaan. “Yang lebih penting adalah memastikan petani bisa kembali menanam,” ujarnya, menekankan arah kebijakan yang kini bergeser ke tahap rehabilitasi.
Kementerian Pertanian pun menurunkan paket bantuan lanjutan. Pupuk urea, benih padi unggul, hingga alat dan mesin pertanian seperti traktor roda dua dan roda empat mulai didistribusikan. Tujuannya jelas: mempercepat proses olah tanah agar musim tanam tidak terlewat.
Program rehabilitasi ini dirancang bertahap. Prioritas diberikan pada lahan dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang—yang mencakup sekitar 90 hingga 95 persen dari total area terdampak. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap siklus produksi dapat segera dipulihkan dalam waktu relatif singkat.
Tak hanya itu, skema padat karya menjadi bagian penting dalam desain program. Petani tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam proses rehabilitasi. Mereka dilibatkan langsung, sekaligus memperoleh penghasilan selama masa pemulihan.
Di tengah hamparan sawah yang masih menyisakan jejak bencana, kegiatan groundbreaking ini menjadi simbol dimulainya babak baru. Pemerintah berupaya mengubah krisis menjadi momentum pembenahan sektor pertanian.
Langkah tersebut bukan hanya soal mengembalikan lahan menjadi hijau, tetapi juga menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dari Aceh Utara, pesan itu digaungkan: bahwa pemulihan, jika dirancang dengan tepat, dapat menjadi pijakan menuju ketahanan yang lebih kuat. [Adv]
