BANDA ACEH - Ruang rapat di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 22 Januari 2026, dipenuhi pembahasan yang tak hanya menyangkut gizi, tetapi juga arah ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menegaskan satu hal penting: program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi penggerak ekonomi lokal.
Dalam rapat koordinasi bersama jajaran Badan Gizi Nasional regional, koordinator wilayah, hingga satuan tugas kabupaten/kota, pemerintah daerah memetakan peluang besar yang muncul dari program tersebut. Bagi Aceh, MBG bukan sekadar intervensi sosial, melainkan instrumen ekonomi yang potensial.
Hingga saat ini, ratusan dapur MBG telah terbentuk dan jumlahnya terus bertambah. Targetnya ambisius—lebih dari 900 dapur akan beroperasi di seluruh Aceh. Jika terealisasi, perputaran anggaran diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
Angka itu, menurut M. Nasir, tidak boleh mengalir keluar daerah. Ia menekankan pentingnya memastikan belanja bahan baku dilakukan di dalam Aceh, bukan bergantung pada pasokan dari luar provinsi.
“Distribusi harus lancar, tapi yang lebih penting stok bahan baku tersedia di daerah,” ujarnya. “Jangan sampai beli ke luar Aceh.”
Pernyataan tersebut mencerminkan strategi yang lebih luas: menahan perputaran uang agar tetap berada di dalam ekonomi lokal. Jika minimal 70 persen kebutuhan bahan baku dipenuhi dari dalam daerah, sekitar Rp5 triliun dana diproyeksikan akan beredar di Aceh.
Dampaknya tidak kecil. Permintaan bahan pangan akan meningkat, membuka peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal untuk memperluas produksi. Rantai pasok lokal pun berpotensi tumbuh lebih kuat.
Namun peluang itu datang dengan tanggung jawab. M. Nasir meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan ketersediaan pasokan di wilayah masing-masing. Tanpa kesiapan produksi, potensi ekonomi tersebut sulit diwujudkan.
Ia juga menginstruksikan dinas teknis untuk bergerak aktif mendorong masyarakat meningkatkan produksi—baik melalui penanaman sayur-mayur maupun pengembangan sektor peternakan. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan pasokan.
“Ini bukan cerita kosong, uangnya sudah ada di MBG,” tegasnya, menandaskan bahwa peluang tersebut bersifat nyata dan siap dimanfaatkan.
Dalam kerangka yang lebih luas, optimalisasi belanja bahan baku lokal menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor riil, daya beli masyarakat diharapkan ikut terdongkrak.
Program MBG, dengan demikian, tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dari dapur-dapur yang tersebar di seluruh Aceh, sebuah ekosistem ekonomi lokal mulai dibangun.
Di tengah upaya itu, Pemerintah Aceh menempatkan satu prinsip utama: bahwa setiap rupiah yang beredar harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. Sebuah pendekatan yang mengubah program sosial menjadi mesin penggerak ekonomi. [Adv]
