JAKARTA - Ruang rapat di Gedung Sasana Bhakti Praja itu dipenuhi para pengambil kebijakan lintas sektor. Kamis, 15 Januari 2026, menjadi titik temu antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan arah besar pemulihan wilayah Sumatra pascabencana. Di antara para kepala daerah yang hadir, Gubernur Aceh Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—mengambil posisi strategis, membawa suara dan kebutuhan Aceh ke forum nasional.
Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra itu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Forum tersebut diikuti oleh jajaran kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sejumlah menteri koordinator turut hadir, di antaranya Pratikno, Muhaimin Iskandar, serta Agus Harimurti Yudhoyono. Kehadiran mereka menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar agenda sektoral, melainkan kerja lintas bidang yang terintegrasi.
Dalam pembukaan rapat, Pratikno menggarisbawahi dasar hukum pembentukan Satgas melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Ia menekankan satu prinsip utama: membangun kembali dengan standar yang lebih baik dan lebih tangguh. Bukan sekadar memulihkan kondisi lama, melainkan memperbaiki kualitas sistem yang ada.
Satgas ini dirancang sebagai simpul koordinasi nasional. Tugasnya mencakup pengawasan lintas kementerian, sinkronisasi program, hingga pelaporan berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme pelaporan yang ketat—dua bulanan untuk tingkat strategis dan bulanan untuk pelaksana—menjadi indikator bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada jeda dalam proses pemulihan.
Sebagai Ketua Satgas, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya konsistensi koordinasi. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kecepatan eksekusi di lapangan.
Di tengah arus pembahasan itu, perhatian khusus juga diarahkan pada sektor pendidikan. Pemerintah menetapkan prioritas percepatan relokasi sekolah yang rusak berat, pembangunan fasilitas tahan bencana, serta pelaksanaan program padat karya melalui skema *cash for work*. Selain itu, dukungan terhadap tenaga pengajar dan penguatan pendidikan kebencanaan menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang.
Namun bagi Muzakir Manaf, tantangan di lapangan masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Dalam forum tersebut, ia secara terbuka meminta kejelasan mengenai skema penanganan pascabencana yang kini dikoordinasikan oleh Satgas nasional.
Ia menyoroti fase krusial yang tengah dihadapi Aceh: masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Menurutnya, belum semua wilayah terdampak tertangani secara tuntas, sementara kebutuhan untuk segera menetapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) semakin mendesak.
“Kami khawatir jika memasuki masa transisi, dukungan nasional justru berkurang, padahal kebutuhan di lapangan masih tinggi,” ujar Mualem, menggambarkan kegelisahan yang muncul di tengah proses pemulihan yang belum sepenuhnya rampung.
Kekhawatiran itu semakin relevan menjelang datangnya bulan Ramadhan, ketika kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, stabilitas distribusi logistik menjadi faktor krusial.
Pemerintah Aceh, kata Mualem, telah mengambil sejumlah langkah adaptif selama masa tanggap darurat. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan barcode di SPBU guna memperlancar distribusi bahan bakar. Kebijakan ini terbukti mampu mencegah antrean panjang dan menjaga mobilitas masyarakat.
Selain itu, operasional Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh selama masa darurat juga memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus barang dan orang di wilayah terdampak. Infrastruktur menjadi tulang punggung yang memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak.
Mualem berharap kebijakan-kebijakan tersebut tidak dihentikan secara tiba-tiba saat memasuki masa transisi. Baginya, kesinambungan kebijakan adalah kunci agar proses pemulihan berjalan stabil hingga Aceh benar-benar pulih.
Dalam pandangannya, pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur. Kedua sektor ini dinilai sebagai penggerak utama yang akan menghidupkan kembali aktivitas masyarakat. Sementara sektor perumahan dan sosial, menjadi fondasi untuk membangun kembali rasa aman dan harapan.
Di forum nasional itu, suara Aceh terdengar lugas: pemulihan bukan sekadar proyek, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kejelasan arah, dan dukungan berkelanjutan. Dan di tengah dinamika tersebut, peran gubernur menjadi penting—sebagai jembatan antara kebutuhan daerah dan kebijakan pusat. [Adv]
