BANDA ACEH – Kepastian layanan kesehatan bagi rakyat Aceh kembali menjadi sorotan menjelang pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rijaluddin SH, MH, memastikan bahwa anggaran untuk mendukung program BPJS Kesehatan tetap tersedia dan menjadi prioritas utama.
"Ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat Aceh, dan kami tidak ingin ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena soal anggaran," tegas Rijaluddin, Kamis (25/9/2025).
Komisi V DPR Aceh, yang membidangi sektor kesehatan, sosial, dan kesejahteraan, menaruh perhatian besar pada keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari kalangan kurang mampu.
Dalam struktur APBA murni tahun 2025, anggaran BPJS Kesehatan hanya cukup membiayai layanan hingga September. Kondisi ini sempat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekosongan layanan pada triwulan terakhir.
"Kami pastikan dalam perubahan APBA 2025, tambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan akan diprioritaskan. Jangan sampai ada kekosongan anggaran atau penundaan layanan," tambah Rijaluddin.
Menurutnya, program kesehatan tidak bisa dipandang sekadar angka dalam tabel APBA. Ia adalah jaminan hidup yang sangat nyata bagi rakyat. Karena itu, Komisi V berjanji akan mengawal ketat alokasi tambahan dana ini agar bisa mencakup pembiayaan layanan kesehatan hingga akhir tahun.
Rijaluddin menilai, keberadaan BPJS Kesehatan telah menjadi tumpuan utama bagi jutaan rakyat Aceh dalam mengakses rumah sakit, puskesmas, hingga layanan kesehatan dasar. "Rumah sakit dan fasilitas kesehatan hanya bisa berjalan optimal jika masyarakat memiliki kepastian jaminan. Karena itu, kesinambungan program JKN harus dijaga," ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa Komisi V juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran BPJS. Menurutnya, pengeluaran besar di sektor kesehatan harus benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas program.
"Kami ingin ada peningkatan nyata, baik dalam cakupan peserta maupun kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Dengan begitu, rakyat bisa merasakan manfaat langsung," tegasnya.
Komisi V pun menegaskan akan terus mendorong Pemerintah Aceh agar menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. "Tidak ada alasan untuk menomorduakan kesehatan rakyat. Sebab, tanpa jaminan kesehatan, pembangunan Aceh akan pincang," pungkas Rijaluddin. []
