 |
| Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing, Jakarta, Selasa (8/4/2025). |
JAKARTA - Rencana pemerintah mendorong bank-bank milik negara (Himbara) menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) menuai sorotan. Tujuannya memang untuk menarik aliran modal masuk, namun sejumlah ekonom mengingatkan potensi dampak yang justru bisa berbalik arah jika tidak diimbangi dengan penciptaan aset dolar produktif di dalam negeri.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan ini bukan jaminan datangnya arus modal asing. Menurutnya, efek awal yang muncul bisa jadi hanya perpindahan dana dari dalam negeri.
"Deposito rupiah bisa saja dialihkan ke dolar. Bank memang memperoleh tambahan dana dalam bentuk USD, tapi itu hanya menambah sisi kewajiban, bukan kapasitas produktif atau cadangan devisa nyata," ujar Fakhrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/9/2025).
Ia mengingatkan, kenaikan bunga deposito valas berisiko memperbesar kebutuhan dolar di dalam negeri tanpa ada prospek pemasukan dolar baru. "Kalau tidak ada instrumen kredit atau obligasi dolar yang menyerap likuiditas itu, pembayaran bunga di masa depan justru makin berat. Inilah yang kami sebut kelangkaan aset dolar," tambahnya.
Fakhrul mencontohkan, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp16.700 per USD beberapa waktu lalu tak lepas dari persoalan tersebut. "Kita akan butuh lebih banyak dolar hanya untuk membayar bunga, sementara devisa riil tidak bertambah," jelasnya.
Untuk menjaga keseimbangan, ia menilai inflow dolar harus diiringi penerbitan instrumen baru dalam mata uang yang sama. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan adalah obligasi dolar BUMN seperti Pertamina atau PLN, hingga obligasi pemerintah berdenominasi dolar (INDON). Alternatif lain, bank-bank Himbara bisa diarahkan memperluas pembiayaan ekspor maupun membuka cabang di luar negeri.
"Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan domestik justru lebih banyak menerbitkan obligasi rupiah karena biaya swap yang murah. Padahal, keberadaan instrumen pinjaman, obligasi, atau hedging dalam dolar sangat penting untuk menyeimbangkan sistem keuangan," terangnya.
Menurut Fakhrul, jika aliran dolar yang masuk bisa dipertemukan dengan instrumen produktif, kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah akan mereda. "Excess liquidity dolar yang terserap lewat obligasi atau pinjaman baru bisa membuat rupiah stabil, bahkan berpotensi kembali ke kisaran Rp16.000 per USD atau lebih kuat. Karena ada mesin penerimaan devisa baru yang nyata," katanya optimistis.
Ia menegaskan, kebijakan valas tidak seharusnya hanya berhenti pada penentuan bunga deposito. "Pada akhirnya, kebijakan dolar adalah cermin dari kemampuan kita menghadirkan aset produktif dalam mata uang yang paling dicari dunia. Tanpa itu, tambahan likuiditas hanya akan menjadi beban bunga, bukan peluang pertumbuhan," tegasnya.
Lebih jauh, Fakhrul mengingatkan pentingnya memastikan setiap dolar yang masuk memiliki "rumah" dan menghasilkan imbal balik nyata bagi perekonomian nasional. "Kalau itu tercapai, inflow tidak lagi sebatas liabilitas, melainkan menjadi mesin kedaulatan ekonomi. Di titik itulah rupiah bisa berdiri lebih kokoh," pungkasnya. []
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan ini bukan jaminan datangnya arus modal asing. Menurutnya, efek awal yang muncul bisa jadi hanya perpindahan dana dari dalam negeri.
"Deposito rupiah bisa saja dialihkan ke dolar. Bank memang memperoleh tambahan dana dalam bentuk USD, tapi itu hanya menambah sisi kewajiban, bukan kapasitas produktif atau cadangan devisa nyata," ujar Fakhrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/9/2025).
Ia mengingatkan, kenaikan bunga deposito valas berisiko memperbesar kebutuhan dolar di dalam negeri tanpa ada prospek pemasukan dolar baru. "Kalau tidak ada instrumen kredit atau obligasi dolar yang menyerap likuiditas itu, pembayaran bunga di masa depan justru makin berat. Inilah yang kami sebut kelangkaan aset dolar," tambahnya.
Fakhrul mencontohkan, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp16.700 per USD beberapa waktu lalu tak lepas dari persoalan tersebut. "Kita akan butuh lebih banyak dolar hanya untuk membayar bunga, sementara devisa riil tidak bertambah," jelasnya.
Untuk menjaga keseimbangan, ia menilai inflow dolar harus diiringi penerbitan instrumen baru dalam mata uang yang sama. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan adalah obligasi dolar BUMN seperti Pertamina atau PLN, hingga obligasi pemerintah berdenominasi dolar (INDON). Alternatif lain, bank-bank Himbara bisa diarahkan memperluas pembiayaan ekspor maupun membuka cabang di luar negeri.
"Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan domestik justru lebih banyak menerbitkan obligasi rupiah karena biaya swap yang murah. Padahal, keberadaan instrumen pinjaman, obligasi, atau hedging dalam dolar sangat penting untuk menyeimbangkan sistem keuangan," terangnya.
Menurut Fakhrul, jika aliran dolar yang masuk bisa dipertemukan dengan instrumen produktif, kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah akan mereda. "Excess liquidity dolar yang terserap lewat obligasi atau pinjaman baru bisa membuat rupiah stabil, bahkan berpotensi kembali ke kisaran Rp16.000 per USD atau lebih kuat. Karena ada mesin penerimaan devisa baru yang nyata," katanya optimistis.
Ia menegaskan, kebijakan valas tidak seharusnya hanya berhenti pada penentuan bunga deposito. "Pada akhirnya, kebijakan dolar adalah cermin dari kemampuan kita menghadirkan aset produktif dalam mata uang yang paling dicari dunia. Tanpa itu, tambahan likuiditas hanya akan menjadi beban bunga, bukan peluang pertumbuhan," tegasnya.
Lebih jauh, Fakhrul mengingatkan pentingnya memastikan setiap dolar yang masuk memiliki "rumah" dan menghasilkan imbal balik nyata bagi perekonomian nasional. "Kalau itu tercapai, inflow tidak lagi sebatas liabilitas, melainkan menjadi mesin kedaulatan ekonomi. Di titik itulah rupiah bisa berdiri lebih kokoh," pungkasnya. []
