JAKARTA – Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 di hadapan anggota DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Menurut Sri Mulyani, proses penyusunan anggaran negara akan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga sepanjang tahun berjalan, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan langkah-langkah efisiensi yang telah diterapkan.
"Kita masih punya waktu sekitar dua bulan sebelum penetapan, jadi evaluasi atas kinerja dan efisiensi anggaran dari masing-masing kementerian/lembaga akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pagu indikatif APBN," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan tetap dilakukan. "Jawabannya tegas, ya. Efisiensi tetap dilakukan," ucap Sri Mulyani.
Langkah efisiensi ini, lanjutnya, diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan proporsi belanja negara pada 2026 berada dalam rentang 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah juga akan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah guna mendorong efektivitas belanja daerah. "Kita ingin belanja daerah menjadi lebih produktif, layanan publik makin baik, dan kemandirian fiskal daerah semakin kuat," katanya.
Sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah, pemerintah telah menetapkan delapan prioritas utama yang akan menjadi fokus pembiayaan APBN 2026. Kedelapan prioritas tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pemberdayaan desa dan UMKM, pertahanan nasional, serta peningkatan investasi dan ekspor.
"Delapan prioritas ini selaras dengan visi Presiden terpilih dan akan dioptimalkan melalui program-program strategis kementerian dan lembaga, tentu dengan arahan dari Presiden," pungkas Sri Mulyani. [dtk]
