 |
| Surat Resmi Pemerintah Aceh, Instruksi Relaksasi Tahapan Pilchiksung Keuchik berakhir masa jabatan Februari 2024 s.d Desember 2025 |
KABAR ACEH | Banda Aceh- Pemerintah Aceh secara resmi mengeluarkan instruksi untuk menunda pelaksanaan tahapan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) periode 2024-2025, sebagai bagian dari komitmen terhadap kepastian hukum dan ketertiban administratif.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 400.10/4007 tertanggal 22 April 2025, yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di wilayah Aceh.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan, seluruh tahapan Pilchiksung bagi jabatan keuchik yang berakhir antara Februari 2024 hingga Desember 2025 dapat dilakukan relaksasi waktu pelaksanaan Pilchiksung sampai diperolehnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
"Terhadap jabatan keuchik yang berakhir mulai Februari 2024 sampai dengan Desember 2025, pelaksanaan tahapan Pilchiksung dapat diberikan relaksasi waktu hingga diperolehnya putusan Mahkamah Konstitusi," demikian poin substansial dalam surat tersebut.
Adapun pelaksanaan Pilchiksung bagi keuchik yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022, 2023, dan Januari 2024, tetap dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat edaran ini ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, atas nama Gubernur Aceh. Tembusan surat turut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Ketua DPR Aceh, Inspektur Aceh, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Aceh.
Kebijakan strategis ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian konstitusional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Aceh mengimbau seluruh kepala daerah untuk menjadikan surat edaran ini sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing, guna menjamin proses Pilchiksung berjalan dalam koridor hukum yang sah dan legitimasi yang kuat. []
