 |
| Bupati Bireuen Dr. Muzakkar A Gani, SH, M.Si saat Menerima Piagam WTP ke-6 untuk Kab. Bireuen yang Diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Aceh Arif Agus, SE, MM, Ak.CPA di ruang pertemuan Kantor BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin (29/6/2020) |
KABAR ACEH | Bireuen- Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk keenam kalinya secara berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemkab Bireuen tahun anggaran 2019 oleh Kepala Perwakilan BPK Aceh, Arif Agus, SE, MM, Ak.CPA kepada Bupati Bireuen Dr. Muzakkar A Gani, SH, M.Si dan Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos di ruang pertemuan Kantor BPK RI Perwakilan Aceh dengan mengikuti Protokol Kesehatan, Senin (29/6/2020).
Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH M.Si usai penyerahan LHP LKPD di Aula BPK RI Perwakilan Aceh menyampaikan apresiasi, atas kinerja seluruh SKPK di lingkungan Pemkab Bireuen yang telah bekerja maksimal, serta mengikuti aturan sistem administrasi pengelolaan keuangan, akhirnya kembali berhasil meraih Opini WTP BPK RI. Bupati berharap, pencapaian ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Menurut Bupati Bireuen, dalam LHP tersebut BPK RI juga memberi sejumlah catatan penting, serta rekomendasi yang perlu mendapat jawaban dari Pemkab Bireuen. Bupati mengaku, pihaknya segera mengevaluasi seluruh catatan tersebut, serta memberi jawaban kembali terkait rekomendasi itu.
"Alhamdulilah berkat kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif, kita kembali meraih Opini WTP dari LHP BPK RI. Ini sudah enam tahun berturut-turut, yang menandakan pengelolaan keuangan sudah baik, sesuai sistem administrasi yang berlaku," ungkap Bupati Bireuen.
 |
| Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, S.Sos (kiri) Bersama Ketua Perwakilan BPK Aceh, Arif Agus, SE, MM,.Ak.CPA diruang pertemuan Kantor BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin (29/6/2020) |
Sementara itu, Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar S.Sos menandaskan, pihaknya cukup bangga atas kerjasama eksekutif dan legislatif. Sehingga, tata kelola keuangan daerah kembali meraih WTP, sesuai LHP BPK RI atas LKPD 2019.
"Semoga dapat terus dipertahankan, serta kerjasama pemerintah daerah dan DPRK senantiasa sinergis, untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bireuen," pungkasnya. [REL]
