Ketua PKB Bireuen USM Desak Plt Bupati Alokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 di Dayah

KABAR ACEH | Bireuen- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Usman Sulaiman (USM) mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mendukung sepenuhnya keberlanjutan pendidikan dayah di dalam tatanan baru Covid-19 atau dikenal dengan istilah New Normal Covid-19. 

Hal itu disampaikan USM menyusul rencana pemerintah untuk memulai kembali aktifitas masyarakat di dalam kenormalan baru, termasuk di sektor pendidikan. 

"Dalam kunjungan silaturrahim lebaran beberapa hari lalu ke sejumlah ulama karismatik di Bireuen seperti Abu Mudi, Abu Tumin, Waled Nu dan pimpinan pesantren lainnya, saya mendapatkan informasi bahwa dayah-dayah di bawah beliau akan segera memulai kembali proses belajar mengajar. Tidak mungkin menunggu lebih lama lagi karena bagaimanapun kondisinya, pendidikan generasi muda Aceh harus tetap berlanjut" katanya.

Maka dari itu, keinginan para pimpinan pesantren tersebut harus didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Menurutnya, untuk memulai aktifitas belajar mengajar di Dayah di tengah era New Normal Covid-19 akan memberikan tantangan lebih besar bagi dayah mengingat banyak dayah di Bireuen tidak memiliki dukungan fasilitas dan kapasitas untuk melangsungkan pendidikan di tengah Covid-19. 

"Dalam konteks ini lah, kita berharap kepada pemerintah daerah untuk memikirkan aksi nyata bagaimana proses belajar mengajar tetap berlangsung namun aman dari ancaman Covid-19. Protokolnya harus diperjelas sehingga tidak ada orangtua yang khawatir anaknya kembali ke dayah" ungkap USM.

Terkait hal itu, Ia menambahkan bahwa dibutuhkan beberapa dukungan khusus baik sebelum maupun setelah santri kembali ke dayah guna memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan secara maksimal di dayah. 

Sebelum kembali ke Dayah, misalkan, pemerintah dapat memfasilitasi tes massal bagi santri, guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan semua yang kembali ke Dayah bebas dari Covid-19. Dukungan selanjutnya, pemerintah perlu memberikan edukasi dan asistensi untuk memastikan berbagai sarana pendidikan di dayah mulai dari kamar mandi, tempat wudhu, kamar santri, hingga masjid bisa memenuhi protokol kesehatan Covid-19. Di samping itu, tentu saja dibutuhkan fasilitas cuci tangan, masker, disinfektan, dan lain sebagainya. 

Selain itu, Ketua DPC PKB Bireuen ini juga menyoroti tentang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di dayah. Ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memberikan perhatian khusus bagi guru-guru di dayah seperti pemberian bantuan langsung tunai, mengingat mereka juga terdampak signifikan dari Pandemi Covid-19.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pesantren dan santri terbanyak berada di Kabupaten Bireuen. Bahkan kita terkenal dengan istilah Kota Santri. Kita harus bangga dan mempertahankan citra ini. Jangan sampai gara-gara Covid-19, kita kehilangan ribuan santri dan dayah-dayah kita vakum" harap USM.

Untuk itu, Ia mendorong Pemkab Bireuen untuk segera mengambil langkah konkrit. Terkait kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan pendidikan Dayah.

Anggota DPRK yang juga duduk di Badan Anggaran ini menyarankan supaya dapat memanfaatkan dana yang sudah direalokasikan dan direfocussing dari berbagai pos anggaran.

"Menurut hemat saya, anggaran penanganan Covid-19 yang sudah direposisikan oleh Pemerintah Bireuen dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keberlangsungan aktifitas pendidikan di dayah karena penggunaanya masih dalam konteks penanganan Covid-19. Apalagi Bireuen termasuk Zona Hijau yang tentu saja berimplikasi bagi efesiensi anggaran kita" tegasnya. 

Beranjak dari itu, Ia mendesak supaya Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani, untuk segera mempersiapkan langkah konkrit dan membahasnya dengan pihak legislatif. 

"Kita di DPR pasti akan mendukung sepenuhnya, apalagi ini untuk kepentingan Agama. Sekali lagi sebagai perwakilan rakyat di legislatif, saya meminta kepada Bapak Plt Bupati untuk mempersiapkan aksi nyata. Tidak hanya sekedar rencana dan wacana manis di atas kertas" pungkas Anggota Komisi D ini. [SR]