 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD) |
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat di kawasan transmigrasi, khususnya lahan yang hingga kini masih bermasalah akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Hal itu dikatakan HRD menjawab wartawan, terkait kepastian hukum atas tanah di daerah transmigrasi, Minggu (15/11/2026) di Jakarta.
Menurut HRD, persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar masyarakat transmigran yang telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum.
Ia menegaskan, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi, termasuk memastikan legalitas tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut.
HRD menyampaikan, ada sejumlah langkah penting yang perlu didorong untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
Pertama, penyelesaian tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan. Dalam hal ini, Komisi V DPR RI mendorong koordinasi dan langkah konkret bersama Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN dan Kementerian serta lembaga terkait lainnya untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penyelesaian status lahan yang bermasalah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak masyarakat, kepastian tempat tinggal, serta keberlangsungan kehidupan ekonomi para transmigran.
Kedua, percepatan program*Trans Tuntas* yang menjadi salah satu upaya prioritas Kementerian Transmigrasi. Program ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah dan penerbitan sertifikat hak milik bagi para transmigran yang selama bertahun-tahun belum memperoleh kepastian atas tanah mereka.
“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujar HRD.
Ketiga, mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi yang ada lebih relevan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat saat ini.
HRD menjelaskan, pembaruan regulasi tersebut penting untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, memberikan perlindungan terhadap aset masyarakat transmigrasi, serta mengatur optimalisasi pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan warga.
Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” tutup HRD. []
