KABAR ACEH CO – Penyelamatan generasi Aceh tidak hanya diarahkan pada pencegahan narkoba, kekerasan, perjudian daring dan berbagai perilaku berisiko, tetapi juga penguatan keluarga, pendidikan, gampong, rehabilitasi hingga perlindungan anak di ruang digital.
Kerangka kebijakan tersebut sedang disiapkan melalui Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelamatan Generasi Aceh yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Rancangan regulasi itu menjadi agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu, 18 November 2026. Forum dibuka oleh Pimpinan DPRA yang diwakili Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah, kemudian dipimpin Ketua Komisi VI DPRA, Nazaruddin, selaku komisi pengusul sekaligus penyusun rancangan qanun.
Raqan ini berangkat dari persoalan generasi muda yang semakin kompleks. Penyalahgunaan narkotika, kekerasan terhadap anak dan perempuan, perundungan, pornografi, perjudian daring, putus sekolah, pernikahan usia dini hingga pengangguran pemuda menjadi sejumlah persoalan yang masuk dalam cakupan pengaturan.
DPRA menilai persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara terpisah oleh keluarga, sekolah atau pemerintah. Diperlukan kebijakan yang menghubungkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, orang tua, dayah, lembaga pendidikan, gampong, lembaga adat, dunia usaha hingga masyarakat, agar upaya pencegahan dan penanganan berjalan lebih terkoordinasi.
Pageu Gampong dan Tim Siber masuk dalam rancangan
Salah satu arah pengaturan dalam Rancangan Qanun Penyelamatan Generasi Aceh adalah memperkuat peran pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam mencegah serta menangani kerentanan generasi muda.
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota diarahkan menjalankan program sesuai kewenangan masing-masing, termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), layanan rujukan, fasilitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota, sistem informasi terpadu, pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
Rancangan tersebut juga memuat penguatan kelembagaan Wilayatul Hisbah (WH), termasuk pembentukan Pos WH di tingkat kecamatan sesuai kebutuhan, kondisi wilayah dan kemampuan anggaran daerah.
Di tingkat gampong, penguatan Pageu Gampong dan pembentukan Majelis Fungsional Pageu Gampong dirancang menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial. Keuchik, tuha peut, ulama gampong, pemuda dan pemangku adat diharapkan terlibat dalam pemantauan lingkungan, pencegahan serta pembinaan awal terhadap persoalan yang melibatkan generasi muda.
Dayah dan lembaga pendidikan juga ditempatkan sebagai unsur penting dalam pembinaan akidah, akhlak, kedisiplinan dan etika sosial. Koordinasi dengan orang tua, pemerintah gampong dan instansi terkait menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan pendidikan agar mendukung perkembangan peserta didik.
Ancaman digital ikut menjadi perhatian
Perkembangan teknologi informasi turut menjadi salah satu dimensi yang diatur dalam rancangan qanun. Perjudian daring, pornografi, perundungan siber, penipuan dan penyebaran konten berbahaya dinilai menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan pencegahan serta perlindungan lebih terarah.
Untuk itu, rancangan qanun memuat pembentukan Tim Siber Penyelamatan Generasi Aceh yang melibatkan unsur pemerintah, ulama, kepolisian, akademisi, pakar teknologi informasi, organisasi kepemudaan dan santri.
Tim tersebut dirancang menjalankan pemantauan dini, edukasi etika bermedia sosial, menerima laporan masyarakat serta menyampaikan rekomendasi penanganan kepada pihak berwenang maupun penyedia platform digital.
Namun, rancangan ini juga memberikan batasan terhadap fungsi tim. Intimidasi, persekusi, penyebaran data pribadi serta tindakan sewenang-wenang terhadap pengguna media sosial dilarang. Penanganan persoalan digital diarahkan melalui edukasi, verifikasi, pencegahan dan pembinaan.
Tidak hanya mencegah, tetapi juga memulihkan dan memberdayakan
Rancangan qanun ini tidak menempatkan penegakan hukum sebagai satu-satunya jalan dalam menghadapi persoalan generasi muda. Penguatan karakter, ketahanan keluarga, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan turut menjadi bagian dari pendekatan yang dirancang.
Pemerintah Aceh diarahkan menyediakan layanan konseling, pendampingan, rehabilitasi, deteksi dini gangguan psikologis, penguatan potensi akademis serta bimbingan perencanaan masa depan.
Pemberdayaan juga dirancang melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi keagamaan, dunia usaha dan media massa. Program yang dapat dikembangkan antara lain pelatihan vokasi, beasiswa, inkubasi kewirausahaan pemuda, penelitian serta kampanye literasi digital dan pencegahan narkotika.
Pembiayaan program dirancang bersumber dari APBA, APBK, APBG, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
RDPU menguji kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan
RDPU menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap substansi rancangan sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Dalam sambutan pembukaan, Pimpinan DPRA menekankan partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun melalui masukan lisan maupun tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
Masukan ulama, akademisi, pemerintah, organisasi kepemudaan, pemerhati anak dan perempuan, serta unsur masyarakat lainnya diharapkan dapat menguji relevansi pengaturan, pembagian kewenangan, landasan hukum, kebutuhan anggaran dan kesiapan implementasi.
DPRA juga menaruh perhatian agar regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dengan peraturan lain, tetap memperhatikan perlindungan hak anak dan generasi muda serta memiliki mekanisme pelaksanaan yang realistis dan terukur.
Melalui RDPU tersebut, DPRA berharap Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelamatan Generasi Aceh dapat disempurnakan menjadi kebijakan yang mampu menghubungkan pencegahan, perlindungan, pembinaan, pemulihan dan pemberdayaan dalam satu kerangka kerja lintas sektor.
Upaya tersebut diarahkan untuk menyiapkan generasi Aceh yang beriman, berilmu, sehat, berkarakter, produktif dan mampu menghadapi perubahan zaman, tanpa kehilangan identitas keislaman serta ke-Acehan.

