KABAR ACEH CO – Pembelajaran ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) di Aceh dirancang memiliki standar kompetensi, metode pembelajaran, pembinaan tenaga pendidik hingga mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Rancangan qanun tersebut menjadi agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan DPRA melalui Badan Legislasi (Banleg) bersama Komisi VII DPRA, Selasa, 10 November 2026, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh.
Rancangan regulasi ini diarahkan untuk menjadikan pembelajaran ilmu Fardhu Ain dan BTQ tidak sekadar program pendidikan keagamaan, tetapi bagian dari sistem pembelajaran yang berjenjang, berkelanjutan dan terukur, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal.
RDPU dibuka oleh Pimpinan DPRA yang diwakili Ketua Banleg DPRA, Irfansyah, M.M., kemudian dipimpin Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, MBA, bersama pimpinan dan anggota komisi.
Dalam sambutan pembukaan, Irfansyah menilai penguatan pembelajaran keislaman merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, keluarga dan masyarakat dalam membangun generasi Aceh yang beriman, bertakwa, berilmu serta berakhlak mulia.
Menurutnya, pembelajaran ilmu Fardhu Ain dan kemampuan membaca serta menulis Al-Qur'an membutuhkan landasan hukum yang lebih sistematis agar pelaksanaannya tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dalam sistem pendidikan Aceh.
Standar Fardhu Ain dan BTQ diatur berjenjang
Rancangan qanun ini memuat pengaturan materi pembelajaran ilmu Fardhu Ain yang mencakup akidah, syariah dan akhlak, dengan penyesuaian terhadap jenjang usia serta perkembangan peserta didik.
Materi akidah diarahkan berdasarkan kriteria Ahlussunnah Wal Jamaah sebagaimana merujuk pada Fatwa MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2011. Sementara pembelajaran syariah dan akhlak menjadi bagian dari penguatan pemahaman keagamaan serta pembiasaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam bidang BTQ, rancangan qanun menetapkan arah standar kompetensi minimal yang mencakup pengenalan huruf hijaiyah, makhraj, tajwid, membaca Al-Qur'an secara tartil, menulis ayat melalui imla', tahsin hingga hafalan surah pilihan pada setiap jenjang pendidikan.
Pengaturan tersebut dirancang agar kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Qur'an dapat dikembangkan secara bertahap, dengan kompetensi yang menjadi acuan pembelajaran.
Sekolah diwajibkan menyediakan pembinaan dan remedial
Salah satu instrumen penting dalam rancangan qanun ini adalah kewajiban satuan pendidikan memasukkan pembelajaran Fardhu Ain dan BTQ ke dalam dokumen kurikulum, perencanaan pembelajaran serta penjaminan mutu internal.
Satuan pendidikan juga dirancang memiliki tanggung jawab menyediakan program remedial dan pembinaan bagi peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi minimal BTQ.
Pendekatan pembelajaran diarahkan menggunakan metode yang sesuai dengan tradisi pendidikan Islam, antara lain talaqqi, musyafahah, talqin, imla', tahsin dan tahfidz, disertai pembiasaan akhlak mulia.
Pengaturan ini menempatkan kemampuan peserta didik sebagai bagian dari proses pembelajaran yang perlu dibina secara berkelanjutan, bukan semata-mata menjadi materi tambahan di lingkungan sekolah.
Kualitas tenaga pendidik dan koordinasi kelembagaan
Rancangan qanun juga memberikan perhatian terhadap kualitas tenaga pendidik. Pembinaan, peningkatan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi kualifikasi pendidik dirancang melalui kerja sama dengan MPU Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), perguruan tinggi dan dayah.
Di sisi kelembagaan, rancangan tersebut mengatur pembentukan Forum Koordinasi Ilmu Fardhu Ain dan BTQ (FKIB) di tingkat Aceh serta kabupaten/kota.
Forum ini dirancang untuk memfasilitasi sinkronisasi kebijakan, data, program dan pembiayaan antara lembaga serta instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan pembelajaran Fardhu Ain dan BTQ.
Koordinasi tersebut mencakup Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, MPU Aceh, LPTQ, perguruan tinggi, dayah, keluarga dan masyarakat.
Pembiayaan dan hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus
Dukungan pembiayaan menjadi bagian lain yang diatur dalam rancangan qanun. Sumber pendanaan diarahkan melalui APBA, APBK, zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), serta mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Rancangan tersebut juga memuat perhatian terhadap hak pendidikan keagamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pembelajaran diarahkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik melalui pendekatan yang adaptif dan berkeadilan.
Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, menjelaskan rancangan qanun tersebut terdiri atas 16 bab dan 54 pasal. Pengaturannya ditujukan untuk menstandarkan, mengatur dan memperkuat pembelajaran ilmu Fardhu Ain serta BTQ agar berjalan pada berbagai jalur pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan pembentukan regulasi tersebut merupakan bagian dari penjabaran kewenangan Aceh dalam penyelenggaraan keistimewaan dan pemerintahan daerah, serta pengaturan pendidikan dan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 jo. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
RDPU menjadi ruang penyempurnaan rancangan
RDPU yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan dan keagamaan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan substansi rancangan qanun sebelum melanjutkan tahapan legislasi.
Masukan, pandangan dan kritik dari para peserta akan menjadi bahan Komisi VII DPRA dalam merumuskan rekomendasi serta penyempurnaan rancangan bersama Pemerintah Aceh.
Melalui regulasi ini, DPRA mengarahkan pembelajaran ilmu Fardhu Ain dan BTQ memiliki standar, mekanisme pembinaan, dukungan kelembagaan serta pembiayaan yang lebih terstruktur.
Rancangan qanun tersebut diharapkan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang tidak hanya memperkuat kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an, tetapi juga membangun pemahaman agama, pembiasaan ibadah serta akhlak peserta didik di Aceh.

