SWIPE UP TO READ
BREAKING NEWS
  • KABAR 24
  • _Hukum
  • _Politik
  • _Parlementaria
  • _Internasional
  • _Nasional
  • _Ekbis
  • _Metropolitan
  • _Sport
  • _Pemerintah Aceh
  • _Index
  • KABAR Layanan Publik
  • _Info Publik
  • _Pelayanan Publik
  • _Pengumuman Resmi
  • KABAR Redaksi
  • _Redaksi
  • _Siber
  • _Kode Etik
  • _Iklan
  • INAPROC Katalog
  • _INAPROC Katalog Pariwara
  • _INAPROC Katalog Banner
  • _INAPROC Katalog Elektronik Iklan Online
Kabar Aceh

BARBEQUE

  • Home
  • Aceh
  • Ekbis
  • Hukum
  • Inforial
  • Nasional
  • Parlementaria
  • Politik
  • Beranda
  • Aceh
  • Parlementaria

Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian

Redaksi
Redaksi
11/10/2026
  • Lebih kecil
  • Bawaan
  • Lebih besar
Bagikan:

KABAR ACEH CO 
– Regulasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Aceh akan diperbarui melalui rancangan qanun yang disiapkan untuk menggantikan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012. Pembaruan ini diarahkan untuk menyesuaikan tata kelola PPNS dengan perkembangan hukum nasional, kelembagaan pemerintahan daerah serta kebutuhan penegakan hukum yang lebih profesional.

Pembahasan rancangan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Badan Legislasi (Banleg) DPRA bekerja sama dengan Komisi I DPRA, Senin, 9 November 2026, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh.

RDPU dipimpin dalam rangka menjaring masukan, saran dan kritik dari pemangku kepentingan serta masyarakat terhadap Rancangan Qanun Aceh Tahun 2026 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Ketua Banleg DPRA, Irfansyah, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa RDPU merupakan bagian dari proses pembentukan qanun yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Forum tersebut melibatkan unsur Pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, akademisi, organisasi masyarakat serta wartawan.

Menyesuaikan regulasi PPNS dengan perkembangan hukum

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 selama ini menjadi salah satu landasan pengaturan PPNS di Aceh. Namun, perkembangan peraturan perundang-undangan, perubahan kelembagaan dan kebutuhan penyelenggaraan penegakan hukum daerah menjadi pertimbangan pembaruan regulasi tersebut.

Dalam naskah akademik dan pertimbangan rancangan qanun, pembaruan diarahkan untuk menyelaraskan pengaturan PPNS dengan sejumlah ketentuan nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan yang relevan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Daerah, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 mengenai tata cara pengangkatan, pelantikan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat PPNS.

Rancangan tersebut juga merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan PPNS.

Penyesuaian regulasi ini menjadi bagian dari upaya menata pengaturan PPNS agar memiliki landasan yang relevan dengan perkembangan hukum nasional serta kebutuhan pelaksanaan kewenangan penyidikan di daerah.

Kewenangan penyidikan harus diiringi profesionalitas

Pengaturan PPNS di Aceh juga berlandaskan kewenangan pemerintahan Aceh sebagaimana dirujuk dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta ketentuan pelaksanaan hukum acara pidana yang relevan.

Dalam kerangka tersebut, rancangan qanun diarahkan mengatur pedoman perencanaan, pengangkatan, persyaratan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis penyidikan bagi pejabat PPNS di Aceh.\
\
Pembaruan aturan tidak hanya berkaitan dengan administrasi kelembagaan, tetapi juga pentingnya memastikan pelaksanaan kewenangan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Banleg DPRA menekankan bahwa penguatan PPNS harus disertai profesionalitas, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.

Prinsip tersebut menjadi penting agar pelaksanaan kewenangan penyidikan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan prosedur hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Qanun lama direncanakan dicabut

Dalam draf Rancangan Qanun Aceh Tahun 2026 tentang PPNS, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 direncanakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah qanun baru ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 draf tersebut.

Adapun peraturan pelaksanaan dari qanun lama dirancang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan qanun baru.

Melalui RDPU, Banleg DPRA bersama Komisi I DPRA membuka ruang pengujian terhadap substansi rancangan, termasuk kesesuaian regulasi, kebutuhan kelembagaan, pembinaan teknis serta pelaksanaan kewenangan PPNS di Aceh.

Masukan dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan sebelum melanjutkan proses legislasi.

Pembaruan qanun ini diharapkan dapat menghadirkan kerangka pengaturan PPNS yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum, sekaligus mendukung pelaksanaan penegakan aturan daerah secara profesional, terukur dan tetap berada dalam koridor hukum.
Tag:
  • Aceh
  • Parlementaria
Bagikan:
Redaksi
Redaksi
Kabar Aceh merupakan situs web Berita, dan hiburan Anda. Kami memberi Anda berita dan informasi terbaru langsung Aceh
Follow me on: Facebook
Berita Terkait
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
Berita Terbaru
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
  • Banleg DPRA Bahas Qanun PPNS, Profesionalitas dan Pembinaan Penyidik Jadi Perhatian
Tampilkan lebih banyak
×
❤️

Traktir Kopi

Dukung Kabar Aceh • QRIS All Payment


Scan QRIS di bawah ini untuk berdonasi:

QRIS Donasi

🔒 Aman & Terenkripsi via QRIS

Terpopuler
  • Selama 14 Hari, Polres Bireuen Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026

  • Dari Reses ke Kementerian PU, HRD Perjuangkan Penanganan Sungai dan Irigasi Aceh

  • Jembatan Putus Diterjang Banjir, Anak Sekolah di Aceh Masih Gunakan Rakit ke Sekolah

  • Banda Aceh Outdoor Library Hadir di Bustanussalatin, Kolaborasi Literasi dengan Seoul Siapkan 40 Kegiatan

  • Banjir Terus Berulang di Aceh Utara, Komisi V Desak Pemerintah Tangani Banjir Secara Menyeluruh

KABAR Sponsor
Artikel Lainnya
Kabar Aceh
Kabar Aceh adalah situs web Berita, dan hiburan Anda. Kami memberi Anda berita dan informasi terbaru langsung Aceh.

Contact us: kabaracehsukses@gmail.com
  • Redaksi
  • Siber
  • Iklan/Advertorial
  • Kode Etik
  • Sitemap
  • Karir
  • About Us
Copyright © 2019 - , Kabar Aceh. All right reserved
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kabaraceh.co