KABAR ACEH CO – Regulasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Aceh akan diperbarui melalui rancangan qanun yang disiapkan untuk menggantikan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012. Pembaruan ini diarahkan untuk menyesuaikan tata kelola PPNS dengan perkembangan hukum nasional, kelembagaan pemerintahan daerah serta kebutuhan penegakan hukum yang lebih profesional.
Pembahasan rancangan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Badan Legislasi (Banleg) DPRA bekerja sama dengan Komisi I DPRA, Senin, 9 November 2026, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh.
RDPU dipimpin dalam rangka menjaring masukan, saran dan kritik dari pemangku kepentingan serta masyarakat terhadap Rancangan Qanun Aceh Tahun 2026 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Ketua Banleg DPRA, Irfansyah, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa RDPU merupakan bagian dari proses pembentukan qanun yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
Forum tersebut melibatkan unsur Pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, akademisi, organisasi masyarakat serta wartawan.
Menyesuaikan regulasi PPNS dengan perkembangan hukum
Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 selama ini menjadi salah satu landasan pengaturan PPNS di Aceh. Namun, perkembangan peraturan perundang-undangan, perubahan kelembagaan dan kebutuhan penyelenggaraan penegakan hukum daerah menjadi pertimbangan pembaruan regulasi tersebut.
Dalam naskah akademik dan pertimbangan rancangan qanun, pembaruan diarahkan untuk menyelaraskan pengaturan PPNS dengan sejumlah ketentuan nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan yang relevan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Daerah, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 mengenai tata cara pengangkatan, pelantikan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat PPNS.
Rancangan tersebut juga merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan PPNS.
Penyesuaian regulasi ini menjadi bagian dari upaya menata pengaturan PPNS agar memiliki landasan yang relevan dengan perkembangan hukum nasional serta kebutuhan pelaksanaan kewenangan penyidikan di daerah.
Kewenangan penyidikan harus diiringi profesionalitas
Pengaturan PPNS di Aceh juga berlandaskan kewenangan pemerintahan Aceh sebagaimana dirujuk dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta ketentuan pelaksanaan hukum acara pidana yang relevan.
Dalam kerangka tersebut, rancangan qanun diarahkan mengatur pedoman perencanaan, pengangkatan, persyaratan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis penyidikan bagi pejabat PPNS di Aceh.\
\
Pembaruan aturan tidak hanya berkaitan dengan administrasi kelembagaan, tetapi juga pentingnya memastikan pelaksanaan kewenangan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Banleg DPRA menekankan bahwa penguatan PPNS harus disertai profesionalitas, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.
Prinsip tersebut menjadi penting agar pelaksanaan kewenangan penyidikan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan prosedur hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Qanun lama direncanakan dicabut
Dalam draf Rancangan Qanun Aceh Tahun 2026 tentang PPNS, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 direncanakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah qanun baru ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 draf tersebut.
Adapun peraturan pelaksanaan dari qanun lama dirancang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan qanun baru.
Melalui RDPU, Banleg DPRA bersama Komisi I DPRA membuka ruang pengujian terhadap substansi rancangan, termasuk kesesuaian regulasi, kebutuhan kelembagaan, pembinaan teknis serta pelaksanaan kewenangan PPNS di Aceh.
Masukan dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan sebelum melanjutkan proses legislasi.
Pembaruan qanun ini diharapkan dapat menghadirkan kerangka pengaturan PPNS yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum, sekaligus mendukung pelaksanaan penegakan aturan daerah secara profesional, terukur dan tetap berada dalam koridor hukum.

