 |
| Kepala Bagian Hukum dan HAM APDESI Bireuen, Tgk Muliadi, S.H. |
KABAR ACEH | Bireuen– Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi dampak bencana, praktik dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap aparatur gampong justru mencuat.
Fenomena ini memicu reaksi keras dari APDESI Kabupaten Bireuen yang menyatakan sikap tanpa kompromi.
Kepala Bagian Hukum dan HAM APDESI Bireuen, Tgk Muliadi, S.H., menegaskan bahwa pihaknya telah menerima tiga laporan resmi dari keuchiek terkait dugaan tekanan oleh oknum yang mengatasnamakan LSM.
"Ini peringatan keras. Sudah ada tiga laporan yang masuk ke kami. Jika hari Senin masih ada satu saja laporan tambahan, maka jangan salahkan kami jika APDESI Bireuen akan mengambil langkah tegas, termasuk melaporkan ke aparat penegak hukum," tegas Tgk Muliadi.
Ia menyebut, modus yang digunakan oknum tersebut adalah dengan mengangkat isu dugaan permasalahan pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) serta penggunaan dana tanggap darurat, yang kemudian dijadikan alat untuk menekan aparatur desa.
"Yang sangat kami sesalkan, mereka bukan dari Bireuen, melainkan dari luar daerah. Datang tiba-tiba, membawa tudingan tanpa prosedur, lalu menekan keuchiek. Ini bukan pengawasan, ini indikasi kuat pemerasan," ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, pengawasan terhadap Dana Desa memiliki mekanisme hukum yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, apalagi dengan cara intimidatif.
"Kalau memang ingin mengawasi, tempuh mekanisme yang benar. Jangan datang dengan gaya menakut-nakuti, lalu ujungnya meminta sesuatu. Ini tidak bisa ditoleransi," katanya.
APDESI Bireuen menilai tindakan tersebut sangat tidak bermoral, terutama karena dilakukan di tengah situasi bencana yang seharusnya membutuhkan empati dan dukungan dari semua pihak.
"Di saat masyarakat sedang susah, aparatur gampong justru ditekan. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga mencederai rasa kemanusiaan. Jangan jadikan bencana sebagai ladang mencari keuntungan," lanjutnya.
Tgk Muliadi menegaskan, ultimatum yang disampaikan bukan sekadar pernyataan kosong, melainkan sikap organisasi yang siap ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
"Ini bukan gertak sambal. Kami serius. Jika masih ada yang mencoba bermain-main dan mengganggu kedaulatan gampong, kami akan tempuh jalur hukum tanpa kompromi," tegasnya.
Ia juga mengimbau seluruh keuchiek di Kabupaten Bireuen agar tidak gentar menghadapi tekanan dan segera melaporkan setiap bentuk intimidasi.
"Jangan takut. Kita bekerja sesuai aturan dan untuk masyarakat. Jika ada yang mencoba memeras atau menekan, laporkan. APDESI siap berdiri di garis depan melindungi keuchiek," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, APDESI Bireuen mengajak seluruh jajaran pengurus hingga tingkat kecamatan untuk memperkuat solidaritas dan menjaga stabilitas di gampong.
"Kita harus solid. Jangan beri ruang bagi pihak luar yang mencoba merusak tatanan. kedaulatan gampong adalah harga mati, dan APDESI siap menjadi garda terdepan dalam menjaganya," tutup Tgk Muliadi. [SR81]
