 |
| Anggota Komisi V DPR RI? H Ruslan Daud (HRD) yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kabupaten Pidie, di Aula Hotel Safira Sigli, Senin (13/4/2026). |
KABAR ACEH | Bireuen– Mengingat Aceh rentan terhadap cuaca ekstrem, Anggota DPR RI, H Ruslan Daud atau akrab disapa HRD, mengajak semua pihak untuk menjaga ekosistem hutan, guna mencegah banjir dan tanah longsor susulan.
Hal itu dikatakan HRD yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kabupaten Pidie, di Aula Hotel Safira Sigli, Senin (13/4/2026).
Bahkan saat menyanyikan lagu Himne Aceh pada acara pembukaan Muscab, HRD sempat menunjukkan teks lagu Himne Aceh “Aceh meusyuhu.. Makmue ngoen meugah..Sabe tajaga Aceh Mulia”.
Disebutkan HRD, banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh November 2025 kemarin, telah menelan banyak korban jiwa dan harta benda masyarakat serta hancurnya berbagai infrastruktur serta fasilitas umum di 18 kabupaten/kota di Bumi Serambi Mekah.
Kondisi ini akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dengan menebang hutan, sehingga hutan menjadi gundul serta banyak yang beralih fungsi menjadi kebun sawit.
“Akibat alih fungsi hutan, yang beruntung hanya segelintir orang, sedangkan yang rugi masyarakat banyak, ini patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, jangan membiarkan hutan Aceh terus gundul,” tegas anggota DPR RI dua periode ini.
Hutan Aceh, terutama di kawasan Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, serta hampir seluruh Aceh, perlu dilindungi dari alih fungsi lahan agar kembali berfungsi sebagai penyerap air alami.
“Kawasan hutan lindung harus dijaga untuk mencegah pembukaan lahan baru. Begitu juga sungai yang sudah dangkal perlu pengerukan lagi dan pembersihan sisa kayu gelondongan akibat deforestasi untuk melancarkan aliran air,” ujar HRD.
Selain itu perlu mengedukasi warga tentang bahaya alih fungsi lahan dan mencegah pembangunan pemukiman di kawasan rawan bencana (bantaran sungai/lereng curam).
“Melalui rehabilitasi hutan dan pengawasan yang lebih ketat, risiko banjir bandang akibat curah hujan tinggi yang menerjang kawasan hutan yang rusak, dapat dikurangi secara signifikan,” demikian pungkas HRD. []
