Komisi VII DPRA Siap Awasi Anggaran dan Persiapan MTQ Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan di Banda Aceh menyusul penetapan Aceh sebagai tuan rumah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, pada 2 Februari 2026 di Jakarta.

Romi menyatakan, Komisi VII DPRA sebagai mitra strategis pemerintah daerah akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami akan memberikan dukungan penuh, terutama dalam fungsi legislasi dan pengawasan agar pelaksanaan MTQ berjalan optimal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026)

Menurutnya, penunjukan Aceh sebagai tuan rumah merupakan kebanggaan sekaligus amanah besar bagi masyarakat. Momentum ini dinilai sebagai peluang strategis untuk menampilkan Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Qur’an secara inklusif dan bermartabat.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ Nasional tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap kontribusi Aceh dalam pengembangan syariat Islam di Indonesia.

Romi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari ulama, tokoh adat, hingga pemangku kepentingan, untuk bersinergi menyukseskan agenda nasional tersebut.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar Aceh dapat menampilkan citra sebagai daerah yang religius, ramah, dan berbudaya,” katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa pengalokasian anggaran untuk MTQ Nasional 2028 akan diawasi secara ketat agar memberikan manfaat nyata, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penunjukan ini menjadi momentum penting bagi Aceh yang terakhir kali menjadi tuan rumah MTQ Nasional pada tahun 1981. Setelah lebih dari empat dekade, Aceh kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang nasional tersebut.

DPRA berharap pelaksanaan MTQ Nasional 2028 dapat berjalan sukses sekaligus memperkuat citra Aceh di tingkat nasional melalui syiar Al-Qur’an. (Adv)