BANDA ACEH — Di tengah upaya pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh menaruh perhatian serius pada bagaimana setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis, 26 Maret 2026.
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah itu menjadi ruang evaluasi sekaligus penajaman arah kebijakan fiskal, terutama dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
"Yang utama adalah bagaimana anggaran ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujar Nasir, menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program harus disusun secara cermat dan tepat sasaran.
Bagi Pemerintah Aceh, tambahan TKD bukan sekadar angka dalam struktur anggaran. Dukungan pemerintah pusat ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal daerah, sehingga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat kembali menyusun prioritas pembangunan secara lebih terarah pascabencana.
Dalam pemaparannya, Nasir merinci penyesuaian alokasi dan penyaluran TKD di Aceh. Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Atensi, sinkronisasi, dan fokus pelaksanaan menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar memberi dampak nyata.
Momentum monitoring dan evaluasi ini, menurutnya, penting untuk menjaga agar arah kebijakan tetap selaras dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan kecepatan sekaligus ketepatan, agar pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dari sisi pemerintah pusat, penyesuaian TKD yang menjadi dasar monev ini mencakup alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian juga mencakup penyaluran kurang bayar DBH hingga Tahun Anggaran 2024 bagi sejumlah daerah di Aceh dan wilayah lain di Sumatera, sebagaimana diatur dalam kebijakan fiskal terbaru.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Azwan, yang mewakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa proses monitoring tidak berhenti pada forum diskusi. Empat tim akan diturunkan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data dan implementasi program.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, mengingatkan pentingnya tata kelola anggaran yang tertib dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana transfer harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Kolaborasi lintas level pemerintahan juga menjadi sorotan. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota diminta memperkuat sinergi, termasuk dalam pendampingan dan pengawasan berbasis risiko. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap berada pada koridor yang semestinya.
Di tengah kompleksitas pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama. Harapannya, setiap program yang dijalankan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Dengan pendekatan yang terarah dan pengawasan yang ketat, pemanfaatan TKD di Aceh diharapkan menjadi motor percepatan pemulihan—mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat, sekaligus membangun ketahanan yang lebih kuat menghadapi masa depan.
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah itu menjadi ruang evaluasi sekaligus penajaman arah kebijakan fiskal, terutama dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
"Yang utama adalah bagaimana anggaran ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujar Nasir, menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program harus disusun secara cermat dan tepat sasaran.
Bagi Pemerintah Aceh, tambahan TKD bukan sekadar angka dalam struktur anggaran. Dukungan pemerintah pusat ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal daerah, sehingga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat kembali menyusun prioritas pembangunan secara lebih terarah pascabencana.
Dalam pemaparannya, Nasir merinci penyesuaian alokasi dan penyaluran TKD di Aceh. Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Atensi, sinkronisasi, dan fokus pelaksanaan menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar memberi dampak nyata.
Momentum monitoring dan evaluasi ini, menurutnya, penting untuk menjaga agar arah kebijakan tetap selaras dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan kecepatan sekaligus ketepatan, agar pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dari sisi pemerintah pusat, penyesuaian TKD yang menjadi dasar monev ini mencakup alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian juga mencakup penyaluran kurang bayar DBH hingga Tahun Anggaran 2024 bagi sejumlah daerah di Aceh dan wilayah lain di Sumatera, sebagaimana diatur dalam kebijakan fiskal terbaru.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Azwan, yang mewakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa proses monitoring tidak berhenti pada forum diskusi. Empat tim akan diturunkan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data dan implementasi program.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, mengingatkan pentingnya tata kelola anggaran yang tertib dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana transfer harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Kolaborasi lintas level pemerintahan juga menjadi sorotan. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota diminta memperkuat sinergi, termasuk dalam pendampingan dan pengawasan berbasis risiko. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap berada pada koridor yang semestinya.
Di tengah kompleksitas pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama. Harapannya, setiap program yang dijalankan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Dengan pendekatan yang terarah dan pengawasan yang ketat, pemanfaatan TKD di Aceh diharapkan menjadi motor percepatan pemulihan—mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat, sekaligus membangun ketahanan yang lebih kuat menghadapi masa depan.
