BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat saat Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., menerima kunjungan kerja Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Aceh tersebut turut dihadiri oleh tenaga ahli Disdik Aceh, Arman Fauzi, serta sejumlah pejabat eselon III dan IV. Sementara dari pihak KIA hadir Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Marthunis menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan kepercayaan lembaga independen tersebut terhadap keseriusan Disdik Aceh dalam menerapkan prinsip keterbukaan publik.
"Kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan keterbukaan publik di Dinas Pendidikan Aceh demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat," ujar Marthunis.
Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di Disdik Aceh meliputi berbagai aspek penting, seperti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), survei kepuasan masyarakat, layanan informasi dan pengaduan bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK), hingga pengelolaan kalender serta rapor pendidikan.
Marthunis juga menyinggung kebijakan internal terkait penataan sistem pendidikan, termasuk instruksi khusus mengenai penghentian kegiatan wisuda di sekolah untuk menjaga efisiensi, kesederhanaan, serta integritas dunia pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat.
"Tujuan utama keterbukaan informasi adalah menyediakan media penyebaran informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang umpan balik dari berbagai lapisan," tambahnya.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi Informasi Aceh dapat mempererat sinergi dan kerja sama antarlembaga, agar sistem pelayanan informasi publik di sektor pendidikan Aceh semakin berkualitas dan terpercaya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, mengapresiasi langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh dalam mendorong transparansi publik. Menurutnya, Disdik Aceh termasuk salah satu badan publik yang unggul dalam penerapan inovasi digital berbasis informasi publik.
"Kami mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan yang telah menciptakan inovasi berbasis digital. Dari beberapa kunjungan kami ke badan publik, baru Dinas Pendidikan Aceh yang memiliki inovasi digital lebih dari dua," ungkap Junaidi.
Ia juga mendorong agar Disdik Aceh terus mengembangkan inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan data pendidikan lainnya.
Lebih lanjut, Junaidi menyebut hasil monev tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan kuantitas informasi publik di lingkungan Disdik Aceh. Hal ini dinilai sebagai buah dari kepemimpinan yang visioner dan kerja sama solid antara pimpinan dengan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Ini adalah bukti komitmen pimpinan dan kerja sama yang solid dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan Aceh," tutup Junaidi.
Menuju Pelayanan Publik yang Informatif dan Akuntabel
Kunjungan monev ini menjadi bagian penting dari upaya pembinaan dan penguatan badan publik agar terus berinovasi serta meningkatkan kualitas layanan informasi bagi masyarakat.
Dengan langkah konsisten yang dilakukan, Dinas Pendidikan Aceh menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan lembaga pendidikan sebagai contoh terbaik keterbukaan publik di Aceh, transparan dalam data, tanggap terhadap aspirasi, dan inovatif dalam pelayanan. []
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Aceh tersebut turut dihadiri oleh tenaga ahli Disdik Aceh, Arman Fauzi, serta sejumlah pejabat eselon III dan IV. Sementara dari pihak KIA hadir Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Marthunis menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan kepercayaan lembaga independen tersebut terhadap keseriusan Disdik Aceh dalam menerapkan prinsip keterbukaan publik.
"Kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan keterbukaan publik di Dinas Pendidikan Aceh demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat," ujar Marthunis.
Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di Disdik Aceh meliputi berbagai aspek penting, seperti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), survei kepuasan masyarakat, layanan informasi dan pengaduan bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK), hingga pengelolaan kalender serta rapor pendidikan.
Marthunis juga menyinggung kebijakan internal terkait penataan sistem pendidikan, termasuk instruksi khusus mengenai penghentian kegiatan wisuda di sekolah untuk menjaga efisiensi, kesederhanaan, serta integritas dunia pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat.
"Tujuan utama keterbukaan informasi adalah menyediakan media penyebaran informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang umpan balik dari berbagai lapisan," tambahnya.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi Informasi Aceh dapat mempererat sinergi dan kerja sama antarlembaga, agar sistem pelayanan informasi publik di sektor pendidikan Aceh semakin berkualitas dan terpercaya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, mengapresiasi langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh dalam mendorong transparansi publik. Menurutnya, Disdik Aceh termasuk salah satu badan publik yang unggul dalam penerapan inovasi digital berbasis informasi publik.
"Kami mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan yang telah menciptakan inovasi berbasis digital. Dari beberapa kunjungan kami ke badan publik, baru Dinas Pendidikan Aceh yang memiliki inovasi digital lebih dari dua," ungkap Junaidi.
Ia juga mendorong agar Disdik Aceh terus mengembangkan inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan data pendidikan lainnya.
Lebih lanjut, Junaidi menyebut hasil monev tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan kuantitas informasi publik di lingkungan Disdik Aceh. Hal ini dinilai sebagai buah dari kepemimpinan yang visioner dan kerja sama solid antara pimpinan dengan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Ini adalah bukti komitmen pimpinan dan kerja sama yang solid dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan Aceh," tutup Junaidi.
Menuju Pelayanan Publik yang Informatif dan Akuntabel
Kunjungan monev ini menjadi bagian penting dari upaya pembinaan dan penguatan badan publik agar terus berinovasi serta meningkatkan kualitas layanan informasi bagi masyarakat.
Dengan langkah konsisten yang dilakukan, Dinas Pendidikan Aceh menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan lembaga pendidikan sebagai contoh terbaik keterbukaan publik di Aceh, transparan dalam data, tanggap terhadap aspirasi, dan inovatif dalam pelayanan. []
