 |
| Ketua Dewan Syuro DPD FPI Aceh, Tgk H Jalaluddin H Mukhtar |
KABAR ACEH | Bireuen- Polemik penolakan kenaikan tunjangan transportasi anggota DPRK oleh Bupati Bireuen, kedua belah pihak diminta stop saling tuding dimedia kalau mau Bireuen maju dan bermartabat.
Hal itu langsung disampaikan Tgk H Jalaluddin H Mukhtar, Ketua Dewan Syura DPD FPI Aceh sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Al Aziziyah Bale Habib, Selasa (1/4/2025).
Dikatakannya, jika antara anggota DPRK dan Bupati Bireuen saling tuding, jelas apa yang diperdebatkan dimedia akan dibaca oleh publik terutama masyarakat Bireuen, yang berefek akan bernilai negatif terhadap citra anggota DPRK dan Bupati.
"Apalagi kedua belah pihak baru dilantik dan diambil sumpah jabatan, seharusnya bekerjalah dengan baik untuk kepentingan dan kemajuan Bireuen," ujarnya.
Ia juga berharap, jika ada permasalahan internal bahas di internal saja, jangan terburu - buru publikasi dimedia, selesaikan secara arif dan bijaksana.
"Karena kami sebagai masyarakat Bireuen ingin menilai kemajuan Bireuen ini dari kinerja anggota dewan dan Bupati Bireuen. Jika keduanya saling balas pantun dimedia kapan kerjanya untuk masyarakat Bireuen? Jangan jadikan perdebatan kedua belah pihak menjadi penilaian negatif bagi masyarakat Bireuen, tujuan kami masyarakat memilih Anggota Dewan, Bupati dan Wakil Bupati agar Bireuen lebih baik dari kedepannya," tambah Tgk Jalaluddin.
"Yang kami butuhkan bagaimana nasib Kabupaten Bireuen maju kedepannya dan ada perubahan untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. [SR81]
