 |
| Ketua DPR Aceh, Zulfadhli |
BANDA ACEH - Pemadaman listrik di ruang Poli Hemodialisa Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA), Banda Aceh, kembali menuai sorotan publik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden yang terjadi pada Senin, 12 November 2024, di saat proses hemodialisis berlangsung, menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan pasien yang tengah menjalani prosedur penting tersebut.
“Insiden ini sudah berulang kali terjadi,” ujar Zulfadhli dalam pernyataan resminya. Politisi Partai Aceh itu menyayangkan pihak rumah sakit yang dinilai kurang sigap dalam menghadapi gangguan seperti pemadaman listrik, terutama di ruang yang menangani pasien dengan kondisi kritis.
Insiden pemadaman listrik ini, menurut Zulfadhli, bukan yang pertama terjadi di RSUZA. Ia mengaku telah menerima beberapa laporan serupa sebelumnya, khususnya di ruang Poli Hemodialisa, yang melayani pasien dengan kebutuhan hemodialisis atau cuci darah secara berkala. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan manajemen dalam memastikan kestabilan layanan rumah sakit, terutama bagi pasien dengan kondisi rentan.
“Proses cuci darah berhubungan langsung dengan nyawa pasien. Kejadian seperti ini adalah bentuk kelalaian yang serius. Saya minta Pj Gubernur Pak Safrizal segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUZA,” tegas Zulfadhli. Baginya, manajemen RSUZA perlu menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting, untuk meningkatkan kesiapan menghadapi situasi tak terduga.
Dalam pernyataannya, Zulfadhli mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., agar segera mengevaluasi manajemen RSUZA secara komprehensif. Menurut Zulfadhli, status RSUZA sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan keleluasaan dalam pengelolaan, yang seharusnya memampukan rumah sakit untuk memberikan pelayanan optimal tanpa kendala teknis yang mengganggu layanan kesehatan.
“Jika memang ada pemadaman dari PLN, rumah sakit harus lebih siap. Adanya sumber daya cadangan seperti generator menjadi keharusan, agar proses perawatan pasien tidak terganggu,” katanya. Selain kesiapan teknis, Zulfadhli juga menekankan pentingnya prosedur standar yang jelas dalam menghadapi situasi darurat, sehingga pasien dan tenaga medis tidak terjebak dalam situasi berisiko.
Bagaimana pun, bagi Zulfadhli, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Ia berharap, setelah evaluasi, RSUZA mampu membenahi manajemen agar memiliki kesiapan yang lebih baik menghadapi kendala teknis, terutama saat pasien tengah menjalani perawatan krusial seperti hemodialisis.
“DPRA tidak ingin pelayanan terhadap kesehatan rakyat Aceh terkendala hanya karena masalah teknis yang sebenarnya bisa ditangani. Kita berbicara soal hidup mati pasien di sini,” tegasnya. Ia juga memperingatkan, jika tidak ada perubahan signifikan dalam manajemen RSUZA, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas layanan di RSUZA.
Sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan pasien dan mutu layanan kesehatan di Aceh, Zulfadhli menyatakan, jika tidak ada tindakan nyata untuk memperbaiki sistem dan kesiapan manajemen di RSUZA, DPRA akan menggunakan kewenangannya untuk mengawasi dan mempertimbangkan langkah lebih lanjut, demi memastikan hak kesehatan rakyat Aceh tetap terjaga.
Pernyataan Zulfadhli ini tidak hanya menjadi pengingat bagi manajemen RSUZA, tetapi juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan fasilitas kesehatan di tengah seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah Aceh. Evaluasi menyeluruh yang ia tuntut diharapkan dapat mengatasi persoalan yang berulang ini, sehingga RSUZA dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih aman bagi seluruh pasien.
Insiden pemadaman listrik ini menjadi sinyal mendesak bagi pihak rumah sakit dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Aceh. Sehingga, pasien dan masyarakat dapat merasakan kehadiran fasilitas kesehatan yang benar-benar siap menjaga nyawa mereka tanpa kompromi. [Adv]
