 |
| Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen, Bob Mizwar, SSTP, M.Si yang hadir sebagai narasumber/fasilitator pada salah satu agenda forum perangkat daerah (desk bidang ekonomi) tahun 2024 di Kantor Pusat Pemkab Bireuen, Kamis, 14/3/2024/ Foto for kabaraceh.co |
KABAR ACEH | Bireuen- Sejumlah SKPK melaksanakan kegiatan forum perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah yang direncanakan berlangsung mulai 14 - 15 Maret 2024 bertempat di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Adapun agenda utama penyelenggaraan forum perangkat daerah ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan program/kegiatan usulan hasil musrenbang kecamatan dan desa/gampong, dan mempertajam indikator dan target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan renja perangkat daerah.
Hadir pada acara tersebut antara lain camat dan perangkat kecamatan, mukim, perwakilan keuchik dan perangkat gampong, dan stake holder pembangunan serta mitra masing-masing perangkat daerah dimaksud.
Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2025 yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, transformasi sosial dan ekonomi berdaya saing dengan didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen, Bob Mizwar, SSTP, M.Si yang hadir sebagai narasumber/fasilitator pada salah satu agenda forum perangkat daerah (desk bidang ekonomi) menyampaikan, bahwa jumlah usulan hasil musrenbang desa yang masuk sebanyak 1.827 usulan yang telah dibahas pada forum musrenbang kecamatan beberapa waktu yang lalu.
"Hasil perangkingan sesuai prioritas daerah pada masing-masing kecamatan disampaikan oleh delegasi dimaksud kepada perangkat daerah terkait untuk penyesuaian dengan Renja perangkat daerah," ujarnya.
Dikatakannya, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
"Tujuan kegiatan ini juga untuk penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah dan diharapkan adanya keselarasan antar usulan program kegiatan hasil musrenbang dengan renja perangkat daerah yang bermuara pada meningkatnya kualitas hasil pembangunan daerah," pungkas Bob Mizwar. [SR]
