News
Progres Lambat, HRD Genjot Kontraktor Rehabilitasi Bendungan Krueng Pasee
KABAR ACEH | Aceh Utara- H Ruslan M Daud (HRD) anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), meninjau lokasi proyek Pembangunan Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (D.I) Krueng Pase, di Kecamatan Meurah Mulia dan Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Senin (9/5/2022).
Pada kunjungan tersebut, karena dinilai pelaksanaan pembangunan berjalan lamban, HRD meminta kontraktor pemenang tender Rehabilitasi Bendung Krueng Pase itu untuk memacu pembangunan.
Dikatakan HRD, sebelumnya ia mendapat laporan dari masyarakat, khususnya petani di Aceh Utara, bahwa pekerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase sangat lamban dikerjakan. Hingga menyebabkan ribuan petani di sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara itu belum bisa menggarap lahan sawahnya hingga sekarang.
"Apa yang dikatakan masyarakat dan petani benar, pekerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase memang lamban, ini harus segera dipacu, supaya petani bisa membajak sawah pada musim tanam ini," ujar HRD.
Politisi partai besutan Muhaimin Iskandar itu juga berharap kepada pihak Balai, untuk dapat menegur dan mengevaluasi rekanan pemenang tender proyek tersebut.
Selain itu, jembatan darurat di lokasi Bendung D.I Krueng Pase yang sudah jebol untuk dapat segera dibangun oleh pihak kontraktor, karena jembatan tersebut merupakan jalur utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas, khususnya petani dan anak sekolah di dua Kecamatan, Nibong dan Meurah Mulia.
"Jembatan darurat yang putus tersebut harus segera dibangun, jika tidak, maka masyarakat di dua kecamatan ini harus memutar dengan jarak tempuh yang jauh, ini yang dikeluhkan masyarakat," ungkap HRD.
Selanjutnya HRD mengharapkan kepada Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat untuk sama-sama memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat bahwa ada resiko yang harus kita ambil di saat rehab Bendung Krueng Pasee dilakukan, bahkan harus menunda turun ke sawah seperti biasa.
HRD menjelaskan bahwa secara perencanaan sebenarnya sudah diskenariokan supaya masyarakat tetap bisa bercocok tanam seperti biasa di tengah perbaikan Bendung. “Pihak BWS Aceh sudah menjelaskan ke saya bahwa rencana awalnya akan dibangun sungai pengelak untuk mengaliri air ke sawah selama rehab bendung berlangsung. Namun ternyata diluar prediksi, kondisi saat ini sungai pengelak lebih rendah dibandingkan sungai utama sehingga air cuma mengalir ke kiri” urai HRD
“Untuk itu, PPK terkait akan berupaya supaya di bulan Juni-Juli, sisi kiri Krueng Pasee sudah bisa dialiri air dan sisi kanan di akhir tahun mengingat butuh upaya-upaya lebih matang dalam memastikan air tetap dapat dialiri ke sawah masyarakat” lanjut HRD.
“Ini adalah konsekuwensi logis dari sebuah pembangunan. Saya ajak para Pak Geuchik, Camat dan para tokoh untuk sama-sama memberikan pemahaman dan informasi yang tepat kepada petani di 9 Kecamatan yang menggantungkan nasib mereka dari air irigasi yang disuplai oleh Krueng Pasee” harap HRD.
Berkaitan dengan hal ini, HRD mengatakan akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja hari ini pada saat Rapat Kerja dengan Kementerian PUPR bahwa ada masalah yang harus diperbaiki terkait dengan sistem pelelangan di bawah Kementerian PUPR. “Saya dapat informasi bahwa PT. Rudy Jaya sebagai pemenang tender pekerjaan ini berasal dari Sidoarjo Jawa Timur sebagaimana tertera di LPSE Kementerian PUPR. Karena mereka berasal dari luar Aceh, terbukti mengalami sejumlah kendala termasuk diantraranya penyelesain masalah-masalah sosial dengan masyarakat setempat yang tidak lancar dikomunikasikan di awal pekerjaan. Bahkan hari ini, tidak ada pimpinan proyek yang hadir karena alasan tidak ada tiket dari Jawa Timur ke Aceh” urai HRD.
Padahal HRD yakin bahwa ada Kontraktor lokal di Aceh yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengerjakan paket tersebut. “Tapi karena sistem pelelangan di PUPR, terlalu fokus pada aspek administasi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek non teknis lainnya, hari ini terbukti bahwa Perusahaan dari Jawa Timur tersebut tidak mampu bekerja dengan maksimal di lapangan meskipun mereka mampu memenuhi kelengkapan administrasi pada saat proses tender. Saya yakin kendala sejenis ini juga terjadi pada peket-paket lain di bawah Kementerian PUPR. Karenanya kita akan meminta Pak Menteri untuk mengevaluasi lagi sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini kewenangannya ada di BP2JK” tutup HRD.
Pada kesempatan yang sama, Kadis PUPR Edi Anwar, ST melalui Kabid Sumber Daya Air (SDA), Jaffar menyebutkan, Bendungan D.I Krueng Pasee tersebut mengairi sejumlah 8.922 Hektar lahan di sembilan kecamatan.
"Pekerjaan oleh rekanan memang sangat lamban, untuk itu kita terus mengawasi dan memantau pekerjaan rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pase ini, akan kita laporkan keatasan terkait progres atau perkembangan pekerjaan," jelas Jaffar.
Sementara itu, para camat di sembilan kecamatan di Aceh Utara yang berkesempatan hadir di lokasi, mereka mengaku setiap hari mendapat laporan dan kelurahan dari masyarakat, agar pekerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pasee tersebut dikerjakan sesuai harapan masyarakat dan dapat dirampungkan serta selesai tepat waktu.
"Masyarakat dan petani di Kecamatan Samudera khususnya, sangat mengeluh, karena tidak ada air di sawah, sedangkan mereka telah mengadakan kenduri Blang persiapan turun ke sawah," sebut Camat Samudera Ilyas, SE.
Pada kunjungan tersebut, HRD turut didampingi Ketua DPC PKB Aceh Utara, Tgk Samsul Bahri Ishak yang juga Tenaga Ahli (TA) DPR RI, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Utara Edi Anwar ST yang diwakili Kabid Sumber Daya Air (SDA), Jaffar, para camat dari sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, tokoh masyarakat setempat, para pengurus serta simpatisan partai yang dinahkodai Muhaimin Iskandar, PKB. [SR]
Ket Foto: H Ruslan M Daud (HRD) anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), meninjau lokasi proyek Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (D.I) Krueng Pase, di Kecamatan Murah Mulia dan Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Senin (9/5/2022).
Via
News
