BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang baru, Saifurl Bahri atau akrab disapa Pon Yahya mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah membatalkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tahun 2016 silam.
Pembatalan itu tercantum dalam Surat Kemendagri RI Nomor: 188.34/2723/SJ tertanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani langsung Mendagri Tjahjo Kumolo dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.
Namun demikian Pon Yahya mengaku tidak mengetahui adanya pembatalan tersebut dan baru tahu setelah dirinya dilantik sebagai ketua DPRA beberapa waktu lalu.
"Membatalkan ini sama sekali tidak diketahui, ini dibatalkan oleh Tjahjo Kumolo atas nama Mendagri karena katanya bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah," ucap politisi Partai Aceh itu kepada sejumlah wartawan di ruang Serba Guna DPRA, Jum'at (27/5/2022) pagi.
Ia mengatakan usai dilantik sudah mengunjungi Mendagri bersama Mualem dan anggota DPR RI, T.A Khalid. Saat itu kedatangan mereka untuk mempertanyakan pembatalan tersebut. Namun dimintai bukti surat secara fisik, Mendagri tidak dapat menunjukkannya surat pembatalan itu karena khawatir akan terjadi konflik.
"Kemudian kami menyanggah PP nomor 77 tahun 2007 tersebut, yang dimaksud dengan PP tersebut berbicara lambang dan daerah. Di Aceh seperti bulan sabit, yang disahkan DPRA Bendera bulan bintang, bukan bulan sabit, itu mana yang diubah terlebih dahulu, kita beri tawaran untuk mengubah PP, jika ingin menghantam Bendera Aceh," tegasnya. Lalu, untuk mekanisme pembatalan produk daerah, kata dia, hanya berlaku 2x30 hari dari Mendagri.
"Artinya, jika sudah melewati batasan waktu tersebut membatalkan itu bukan menjadi wewenang Mendagri melainkan Mahkamah Agung," ucapnya.
Dalam pertemuan dengan wartawan itu, Pon Yahya turut didampingi Anggota DPRA dari Partai Aceh, Tarmizi, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Khudri, dan Kasubbag Humas, Protokol, dan Publikasi, Mawardi Adami.
Pembatalan itu tercantum dalam Surat Kemendagri RI Nomor: 188.34/2723/SJ tertanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani langsung Mendagri Tjahjo Kumolo dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.
Namun demikian Pon Yahya mengaku tidak mengetahui adanya pembatalan tersebut dan baru tahu setelah dirinya dilantik sebagai ketua DPRA beberapa waktu lalu.
"Membatalkan ini sama sekali tidak diketahui, ini dibatalkan oleh Tjahjo Kumolo atas nama Mendagri karena katanya bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah," ucap politisi Partai Aceh itu kepada sejumlah wartawan di ruang Serba Guna DPRA, Jum'at (27/5/2022) pagi.
Ia mengatakan usai dilantik sudah mengunjungi Mendagri bersama Mualem dan anggota DPR RI, T.A Khalid. Saat itu kedatangan mereka untuk mempertanyakan pembatalan tersebut. Namun dimintai bukti surat secara fisik, Mendagri tidak dapat menunjukkannya surat pembatalan itu karena khawatir akan terjadi konflik.
"Kemudian kami menyanggah PP nomor 77 tahun 2007 tersebut, yang dimaksud dengan PP tersebut berbicara lambang dan daerah. Di Aceh seperti bulan sabit, yang disahkan DPRA Bendera bulan bintang, bukan bulan sabit, itu mana yang diubah terlebih dahulu, kita beri tawaran untuk mengubah PP, jika ingin menghantam Bendera Aceh," tegasnya. Lalu, untuk mekanisme pembatalan produk daerah, kata dia, hanya berlaku 2x30 hari dari Mendagri.
"Artinya, jika sudah melewati batasan waktu tersebut membatalkan itu bukan menjadi wewenang Mendagri melainkan Mahkamah Agung," ucapnya.
Dalam pertemuan dengan wartawan itu, Pon Yahya turut didampingi Anggota DPRA dari Partai Aceh, Tarmizi, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Khudri, dan Kasubbag Humas, Protokol, dan Publikasi, Mawardi Adami.
