 |
| H Ruslan M Daud (HRD) Anggota DPR RI Komisi V F-PKB saat pertemuan dengan para Keuchik dalam Kab. Bireuen di Rumah Aspirasi HRD, Sabtu (7/11/2020) |
KABAR ACEH | Bireuen- Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Ruslan M Daud (HRD), melakukan pertemuan dengan Keuchik (Kepala Desa) di lingkungan Kabupaten Bireuen guna merespon keresahan aparatur Gampong/Desa pasca beredarnya isu pemotongan Jerih Keuchik dan aparaturnya pada tahun anggaran 2021.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana pemuh keakraban di Rumah Aspirasi HRD tersebut, para Keuchik menyampaikan beberapa aspirasi penting kepada HRD, Jum'at 06/11/2020.
Salah satu poin yang disoroti dalam pertemuan itu, yakni adalah terkait beredarnya isu rencana pemotongan penghasilan tetap aparatur desa oleh pemerintah Kabupaten Bireuen. Jika pemotongan Jerih aparatur Gampong ini dilakakukan maka dipastikan akan terjadi gejolak politik dan sosial di Kabupaten Bireuen. Saya tidak yakin, Bupati akan mengambil keputusan yang tidak populer ini, kata HRD.
Lebih lanjut, politisi PKB menambahkan bahwa Keuchik adalah orang pertama yang harus berhadapan dengan masyarakat ketika ada masalah, baik yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan sosial Covid-19 atau yang lainnya. Sebagai contoh, Ia menyebutkan, kesalahan data penerima atau distribusi yang tidak merata sehingga muncul protes di masyarakat.
"Setiap kali ada masalah, pasti yang dicari pertama adalah Keuchik. Karena merekalah yang dianggap masyarakat orang yang harus bertanggungjawab dari setiap masalah yang muncul" jelasnya.
Untuk itu, HRD sangat menyayangkan kalau jerih Keuchik dan aparaturnya dipotong karena alasan tertentu. Misalnya, alasan adanya pemotongan dana alokasi umum (DAU) secara nasional. Pemotongan ini memang otomatis akan berdampak terhadap pengurangan pendapatan Daerah, namun tidak berarti jerih aparatur desa harus berkurang. Disinilah diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah dalam membuat kebijakan anggaran belanja, sebut tokoh yang dikenal sangat dekat dengan Keuchik.
"Saya sangat paham bahwa pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Bireuen, punya beban keuangan yang berat dalam memenuhi kebutuhan belanja pembangunan daerah. Saya yakin, Bupati Bireuen pasti tidak hanya mengandalkan Dana APBK untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan, beliau pasti aktiv menggali sumber-sumber lain seperti dari APBA/APBD Provinsi dan APBN. Dengan demikian kebutuhan belanja aparatur Gampong tidak akan terganggu atau dengan kata lain Jerih Keuchik tidak akan terpotong dan bahkan bisa ditambah," ungkap Bupati Bireuen 2012-2017 ini.
HRD juga menghimbau kepada seluruh Keuchik di Aceh khususnya Bireuen agar lebih kreatif lagi dalam mengelola potensi sumber daya Gampong. Hal ini sesuai dengan Permen Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, pintanya.
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan Gampong, HRD menekankan tentang perlunya kerja keras para Keuchik sehingga bisa melahirkan inovasi Gampong yang dapat mendorong terbukanya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran dan bertambahnya sumber pendapatan Gampong, sehingga dalam kedaan tertentu dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan aparatur Gampong. Dengan demikian Gampong akan tumbuh menjadi Desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera, terang Anggota Komisi V.
HRD melanjutkan, dalam pertemuan yang Ia hadiri bersama Keuchik di beberapa kacamatan di Bireuen kemarin, banyak Keuchik yang menyampaikan bahwa resiko yang harus diambil oleh Keuchik tidak seimbang dengan jerih atau reward yang mereka terima. Di sisi lain, Keuchik dilarang menerima segala jenis bantuan sosial dalam penanganan Covid.
"Mungkin perlu kita pikirkan insentif dalam bentuk lain untuk pengorbanan yang sudah diberikan kepala desa dalam menangani beragam persoalan warganya" pungkas HRD.[SR]
