 |
| H Ruslan M Daud (HRD) Anggota DPR RI Komisi V dari PKB |
KABAR ACEH | Anggota DPR RI Fraksi PKB H.Ruslan M Daud, SE (HRD) memberi support moril terhadap Keuchik dan perangkat Gampong yang sedang melakukan proses percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami dampak Covid-19.
Dikatakan HRD kepada kabaraceh.co Minggu (17/5/2020), ikhtiar keras para Keuchik dalam menyelenggarakan pencairan BLT yang bersumber dari Dana Gampong (Dana Desa) adalah wujud kepedulian dan kepekaan sosial para pimpinan Gampong tersebut.
"Mereka sangat paham nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di Aceh dimana kebutuhan belanja rumah tangga selalu membengkak pada setiap moment hari-hari Besar Islam seperti Meugang dan Hari Raya Idul Fitri yang hanya tersisa beberapa hari lagi, sebab itu para Keuchik yang juga merupakan mitra kerja saya ditingkat grassroots bergegas agar BLT bisa diterima masyarakatnya sebelum hari raya Idul Fitri 1441 H," ungkap HRD.
Anggota Komisi V DPR RI ini sangat memahami bahwa para Keuchik mengalami beragam kesulitan, hambatan dan tantangan dalam proses pencairan dana BLT
"Namun saya yakin Teungku Keuchik beserta perangkatnya pasti mendapatkan solusi untuk itu, Insya Allah masyarakat dapat menikmati BLT Dana Gampong sebelum Meugang dan Hari Raya Idul Fitri," ucapnya.
Lebih lanjut HRD menjelaskan bahwa saat ini Relawan Gampong Lawan Covid-19 masih ada yang sedang mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan Gampong. Hasil pendataan tersebut akan dibawa dalam musyawarah insidentil Gampong dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data, legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Keuchik dan dilaporkan kepada Bupati / Walikota melalui Camat," terang tokoh yang dikenal dekat dengan para Keuchik.
Bupati Bireuen 2012-2017 menyebutkan, apa yang sedang dilakukan oleh para Keuchik khususnya di Aceh sudah sesuai dengan Intruksi Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dalam surat tersebut diminta kepada seluruh Keuchik agar BLT dapat disalurkan sebelum tanggal 24 Mei 2020.
Tokoh yang juga dikenal dekat dengan Menteri Desa PDTT ini mengatakan bahwa Surat Intruksi tertanggal 15 Mei 2020 itu mempertegas kembali kewenangan Gampong yang juga tertuang dalam Permendesa Nomor 6 tahun 2020, dimana Gampong Dapat langsung menyalurkan BLT Dana Gampong tanpa menunggu pengesahan, apabila penyerahan dokumen keluarga penerima manfaat BLT Dana Gampong kepada Bupati/Walikota sudah melebihi 5 hari kerja, sebut HRD.
Ruslan juga meminta kepada Kementerian Sosial agar dapat bersinergi dengan baik dalam proses penyaluran BLT yang bersumber dari Kementerian Sosial, hal ini penting mengingat ada beberapa Keuchik yang menunda penyaluran BLT hingga disalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kementerian Sosial.
Kebijakan menunda sementara oleh Keuchik, tentunya punya alasan yang kuat, salah satunya adalah menghindari konflik dan perlunya mewujudkan kebersamaan antar sesama masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber BLT tidak hanya dari Dana Gampong tapi juga dari instansi lain, sebab itu penyalurannya harus serentak sehingga manfaat bisa dirasakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat penerima", pungkas HRD. [SR]
