KABAR ACEH | Bireuen- Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen secara terbuka mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Desakan tersebut mencuat menyusul berbagai polemik yang dinilai telah memicu kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat Aceh.
Ketua JASA Bireuen, Mauliadi, menegaskan bahwa sikap dan pernyataan Ketua DPRA belakangan ini tidak mencerminkan peran seorang pimpinan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyejuk dan penjaga stabilitas publik.
"Kami menilai Ketua DPRA justru tampil sebagai sumber kegaduhan di tengah masyarakat. Ini sangat disayangkan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, kami mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengganti Ketua DPRA," ujar Mauliadi kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, DPRA merupakan lembaga strategis yang seharusnya fokus memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh, bukan malah memicu kontroversi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik daerah. Ia menilai kegaduhan yang terus terjadi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif Aceh.
JASA Bireuen juga mengingatkan seluruh pejabat publik di Aceh agar menjaga etika, sikap, serta pernyataan di ruang publik, demi menghormati aspirasi dan perasaan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Mauliadi turut menegaskan dalam bahasa Aceh bahwa seorang pimpinan DPR harus memahami kondisi Aceh secara menyeluruh.
"Seubutoi jih sidroe ketua lembaga DPR harus butoi paham keu kondisi Aceh. Ureung nyoe bek pike keu prut droe ngon kapentingan lembaga droe sagai," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Ketua DPRA terkait desakan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Aceh juga belum memberikan pernyataan terkait. []