 | |
|
KABAR ACEH | Bireuen – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), menepis keras pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen yang menuding adanya upaya adu domba antara korban banjir dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait polemik pembangunan hunian sementara (huntara).
Kepada wartawan, Selasa (6/1/2026), HRD menegaskan bahwa seluruh sikap dan pernyataan yang ia sampaikan semata-mata berpijak pada fakta lapangan serta aspirasi murni para korban banjir. Ia menolak anggapan bahwa kritik tersebut bermuatan kepentingan politik, apalagi ditujukan untuk menciptakan konflik.
Menurut HRD, Pemerintah Kabupaten Bireuen seharusnya konsisten dengan pernyataan yang selama ini disampaikan ke publik, yakni telah all out dalam memperjuangkan pemulihan pascabanjir dan longsor. Kenyataannya, hingga kini masih banyak warga terdampak yang terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat, meunasah, dan masjid karena belum memiliki hunian yang layak dan aman.
“Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara klaim pemerintah daerah dengan realitas di lapangan,” ujar HRD. Ia mempertanyakan mengapa peluang pembangunan hunian sementara justru diabaikan, padahal keberadaan huntara tidak akan menghambat proses pembangunan hunian tetap (huntap) di masa mendatang.
Selain itu, HRD juga menyoroti persoalan pendataan kerusakan dan kerugian akibat banjir yang hingga kini dinilai belum tertata dengan baik. Ia mempertanyakan klaim pemerintah daerah yang menyebut pendataan telah rampung.
“Jika memang data sudah selesai dan valid, silakan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi penting agar tidak memunculkan kecurigaan dan polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Kritik HRD tersebut sejalan dengan suara sejumlah kepala desa di wilayah terdampak banjir, seperti Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan, Kutablang, Kecamatan Juli, dan kecamatan lainnya. Warga Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, misalnya, secara tegas membantah isu adanya penolakan huntara oleh masyarakat. Mereka justru sangat membutuhkan hunian sementara agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak sembari menunggu solusi jangka panjang dari pemerintah.
Nada serupa juga disampaikan Keuchik Pante Lhoong, Kecamatan Peusangan, Murizal, bersama sejumlah kepala desa lainnya. Mereka menilai penanganan banjir oleh Pemkab Bireuen belum tertata dengan baik dan kurang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
“Bahkan, korban dengan dampak paling parah tidak pernah diajak berdiskusi atau dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Akibatnya, banyak keputusan yang tidak menyentuh persoalan riil di lapangan,” ungkap HRD.
HRD menegaskan bahwa suara para keuchik tersebut merupakan representasi langsung jeritan korban banjir, bukan rekayasa pihak luar. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah berhenti membangun narasi seolah kritik terhadap kebijakan merupakan upaya penggiringan opini atau adu domba.
Menurutnya, kritik dan masukan adalah bagian wajar dan sehat dalam sistem demokrasi. Kritik tidak seharusnya dipersepsikan sebagai serangan pribadi. “Justru melalui kritik, roda pemerintahan dapat berjalan lebih seimbang, terkontrol, dan tetap berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi V DPR RI, HRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabanjir di Aceh, termasuk di Kabupaten Bireuen. Ia berharap pemerintah daerah bersikap lebih terbuka, transparan, serta fokus pada penyelesaian persoalan substantif di lapangan mulai dari validasi data hingga pemenuhan hunian layak bagi para korban. []
