BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengingatkan masyarakat yang masih menggunakan kendaraan dengan nomor polisi luar daerah agar segera melakukan mutasi ke plat Aceh (BL). Langkah ini dinilai penting supaya pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dibayarkan tidak justru masuk ke kas daerah lain.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, dalam keterangan persnya di Banda Aceh, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, pajak kendaraan yang dibayarkan warga akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat Aceh, terutama pembangunan dan perawatan jalan, serta peningkatan sarana transportasi.
"Pajak yang kita bayarkan bukan hilang begitu saja, tapi kembali untuk membangun jalan, memperbaiki moda transportasi, dan menciptakan rasa aman serta nyaman dalam berkendara," ujar Reza.
Ia mengingatkan, regulasi tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena itu, Reza mengajak warga agar lebih peduli.
"Orang Aceh yang sayang pada Aceh, ayo bayar pajak kendaraan di Aceh. Gunakan plat BL," tegasnya.
Selain untuk masyarakat umum, pemerintah juga menyoroti perusahaan tambang dan migas yang beroperasi di Aceh. Menurut Reza, sesuai rekomendasi Panitia Khusus DPRA, perusahaan besar wajib menggunakan plat BL pada armada mereka.
"Ini langkah bagus, agar perusahaan ikut berkontribusi terhadap pembangunan Aceh," tambahnya.
Tak hanya kendaraan pribadi dan operasional perusahaan, mulai 2025 Pemerintah Aceh juga memberlakukan pemungutan **Pajak Alat Berat**. Kebijakan ini mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Aceh.
"Bagi seluruh pemilik dan pengguna alat berat di Aceh, mari penuhi kewajiban pajaknya. Semua ini untuk pembangunan Aceh yang lebih baik," pungkas Reza. []
